Berpotesi Rugikan Rakyat, DPR Diminta tak Gegabah Ratifikasi Perjanjian RCEP | Villagerspost.com

Berpotesi Rugikan Rakyat, DPR Diminta tak Gegabah Ratifikasi Perjanjian RCEP

Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati perjanjian karena dinilai akan merugikan masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan dan kaum perempuan (dok. koalisi masyarakat sipil)

Jakarta, Villagerspost.com – Kelompok Masyarakat Sipil Indonesia mengecam tindakan Pemerintah Indonesia yang menandatangani perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada 15 November kemarin. Mereka menilai, pemerintah tidak berhati-hati mengambil kebijakan yang berpotensi berdampak pada menyempitnya ruang fiskal negara untuk bisa memiliki kemampuan mengatasi persoalan Covid-19.

Salah satu sektor yang terdampak dalam perjanjian RCEP ini adalah sektor perikanan. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melihat ketidakterbukaan pemerintah terkait narasi perjanjian RCEP ini jelas akan merugikan banyak aktor-aktor produsen kecil, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.

Sekertaris Jenderal KIARA Susan Herawati menilai, perjanjian ini tidak hanya akan mendatangkan lebih banyak investasi asing untuk mengeksploitasi sumber daya di sektor pesisir dan maritim, namun RCEP juga akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap praktik IUU fishing yang ada di perairan Indonesia. “Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian RCEP ini hanya akan meningkatkan praktik perampasan ruang yang ada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Susan, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (18/11).

Susan menegaskan, perjanjian RCEP tidak hanya berbicara mengenai aktivitas perdagangan ekspor impor saja, dan hal ini tentu akan berdampak secara mendalam terhadap nelayan dan masyarakat pesisir Indonesia. Sebagai contoh adalah bab ROO (Rules of Origin) yang mana akan berdampak pada peningkatan praktek IUU fishing dan pencurian ikan di perairan Indonesia.

“Secara tidak langsung, upaya pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir dalam memerangi pencurian ikan dan praktek IUU fishing seakan tidak ada artinya,” jelas Susan.

Secara lebih lanjut, Susan menjelaskan, dengan meningkatnya potensi praktik pencurian ikan dan IUU fishing di perairan Indonesia, hal ini juga akan berdampak pada praktik kerja paksa dan perbudakan modern terhadap ABK-ABK kapal di industri perikanan tangkap. “Hal ini tentu tidak dapat dikesampingkan karena pada mayoritas praktik IUU fishing maka akan ada praktik perbudakan modern juga pada kapal penangkapan ikan tersebut,” tegas Susan.

Indonesia for Global Justice (IGJ) juga mendesak kepada DPR untuk tidak memberikan persetujuan terhadap perjanjian RCEP tanpa adanya analisis dampak dari teks RCEP secara komprehensif, untuk memastikan dampak yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan dan dalam jangka waktu panjang. Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menyatakan, DPR sangat memegang kunci kedaulatan rakyat Indonesia.

Menurut Rachmi, sudah seharusnya DPR membahas RCEP secara hati-hati serta melakukan analisis dampak yang komprehensif terhadap kehidupan generasi rakyat Indonesia di masa depan. “DPR harus menganalisis teks RCEP diluar dari nilai ekspor dan impor, tetapi harus dilakukan terhadap seluruh aturan detail dari puluhan bab yang telah disepakati,” ujarnya.

Hal ini karena perjanjian yang komprehensif seperti RCEP memiliki konsekuensi isi aturan yang harus diadopsi ke dalam regulasi nasional. “Ini akan berdampak terhadap menyempitnya ruang kebijakan negara dan kedaulatan negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi kepentingan rakyat serta berpotensi bertentangan dengan Konstitusi,” jelas Rachmi.

Lebih lanjut Rachmi menambahkan, pemerintah dan DPR juga harus membuka teksnya kepada publik dan melibatkan publik secara luas dalam pengambilan keputusan untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi perjanjian RCEP. “Publik wajib dilibatkan dalam melakukan analisis dampak terhadap teks RCEP, sehingga ketersediaan dan transparansi teks RCEP sangat krusial,” tegas Rachmi.

Termasuk, menjadikan masukan analisis publik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan oleh DPR RI, untuk memastikan bahwa RCEP tidak akan bertentangan dengan Amanat Konstitusi UUD RI 1945. Hal ini sejalan dengan Putusan MK 13/PUU-XVI/2018 tentang Perjanjian Internasional.

Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 telah menegaskan, dalam hal memutuskan sebuah perjanjian internasional memerlukan atau tidak memerlukan persetujuan DPR. Maka DPR harus melakukan penilaian analisis dampak secara menyeluruh terhadap sebuah perjanjian internasional. Hal ini bertujuan untuk menilai sebuah perjanjian internasional berpotensi menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sesuai dengan kriteria dalam pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945.

“Secara tidak langsung, hasil analisis dampak ini menjadi bahan pertimbangan utama bagi DPR untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap ratifikasi perjanjian internasional,” jelas Rachmi.

Pertimbangan penting lainnya adalah Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 harus menjadi landasan DPR dan pemerintah untuk mengambil keputusan tentang perjanjian RCEP. Khususnya tentang tujuan keikutsertaan dalam perjanjian internasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

MK berpendapat, secara a contrario pemerintah Indonesia wajib menentang (setidak-tidaknya tidak boleh ikut serta) dalam upaya-upaya yang mengatasnamakan ketertiban dunia jika bertentangan dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Putusan MK tentang UU Perjanjian Internasional sudah sangat jelas menyatakan, perjanjian internasional termasuk perdagangan internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, bertentangan dengan Konstitusi, wajib ditolak. Inilah amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah,” pungkas Rachmi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *