Break Free: Pemerintah Harus Lepaskan Diri dari Batubara | Villagerspost.com

Break Free: Pemerintah Harus Lepaskan Diri dari Batubara

Grafiti berisi aksi penolakan atas pembangunan PLTU Batang (dok. greenpeace)

Grafiti berisi aksi penolakan atas pembangunan PLTU Batang (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Break Free yang terdiri dari Greenpeace, WALHI dan JATAM, mendesak mendesak pemerintah Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan kepada batubara. Pemerintah juga diminta untuk segera beralih ke energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Koalisi Break Free menilai, pembangunan sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan perluasan tambang batubara di bawah program pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt (MW) tidak memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang serius. Saat ini, 42 PLTU yang sudah beroperasi di Indonesia telah menghasilkan polusi udara yang mengeluarkan polutan-polutan berbahaya seperti PM 2.5, merkuri serta arsenik.

Juru Bicara Eksekutif Nasional WALHI Khalisah Khalid mengatakan, perluasan ekspansi industri batu bara untuk kepentingan ekspor dan industri, telah membuat ketergantungan terhadap energi kotor semakin akut. Padahal sumber energi bersih terbarukan melimpah dan jauh lebih bisa diakses oleh rakyat.

(Baca juga: Greenpeace Luncurkan Situs Pelacak Pencemaran PLTU Batubara)

“Dengan semakin meningkat dan masifnya bencana ekologis, kita tidak memiliki waktu yang lebih lama, khususnya bagi pemerintah untuk segera memutuskan beralih dari energi kotor batubara ke energi bersih dan terbarukan, demi generasi hari ini dan akan datang,” ujarnya dalam konferensi pers bersama koalisi Break Free, di Jakarta, Senin (9/5).

Perluasan tambang batubara diketahui telah menimbulkan kerusakan bentang alam seperti yang terjadi di desa-desa di wilayah konsesi tambang di Kalimantan dan daerah lain di seluruh Indonesia. Proyek pembangkit listrik 35.000 MW, akan meluaskan pembongkaran dan penghancuran kawasan hutan dan lindung, tidak akan sesuai dengan rencana moratorium lahan untuk tambang yang disebut Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Sementara itu aktivis JATAM Hendrik Siregar mengatakan, pemerintah harus segera melakukan perubahan mendasar atas kebijakan energi nasional (KEN) dan target ratio elektrifikasi. Kebijakan yang berpondasi pada energi fosil itu harus diganti sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap perubahan iklim yang semakin ekstrem.

Hendrik menilai, proyek fast track-proyek 10 Gigawatt (GW) tahap 1 dan 2 yang dicanangkan SBY dan masih berlanjut hingga proyek 35 GW hanya menguntungkan pihak yang menghancurkan lingkungan untuk menggali batubara dan mengebor migas. Dia menilai, di kemudian hari pemerintah dan rakyat-lah yang menanggung masalah dari kebijakan yang salah ini.

“Energi terbarukan harus menjadi prioritas dan bisnis utama dalam mengejar target rasio elektrifikasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Greenpeace Indonesia Longgena Ginting menyampaikan, dengan ancaman mematikan perubahan iklim, kita tidak punya kemewahan waktu untuk berlama-lama menggunakan energi fosil yang kotor. Karena itu pemerintah didesak segera untuk pindah ke energi bersih terbarukan.

“Pemerintah harus membuat target yang lebih ambisius dan membangun proses transisi yang adil untuk segera beralih menuju energi bersih terbarukan,” tegasnya.

Indonesia, kata Longgena, seharusnya tidak meniru model pembangunan China dan India. Dua negara tersebut, saat ini harus menghadapi tingkat polusi udara yang sangat parah dan berbahaya bagi kesehatan rakyatnya karena ketergantungan dua negara tersebut yang sangat tinggi terhadap batubara.

Longgena mengatakan, ancaman polusi akibat PLTU Batubara sangat nyata. Partikulat-partikulat berbahaya seperti PM 2.5 dan PM 10 yang berasal dari pembakaran batubara dapat menyebar hingga radius 500-1000 kilometer dari lokasi PLTU berada. “Meskipun pada sebuah wilayah atau kota tidak terdapat PLTU batubara, namun bahaya dari partikulat berbahaya ini akan tetap mengancam warga yang hidup di kota tersebut,” ujarnya.

Saat ini, Cina dan India mulai mengurangi ketergantungan mereka terhadap bahan bakar fosil yang kotor ini, karena kerugian sangat besar yang harus ditanggung rakyatnya akibat kebijakan energi mereka yang keliru. Longgena mengatakan, sudah saatnya Indonesia menghentikan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap energi kotor batubara, dan segera beralih ke sumber energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan.

“Rencana proyek listrik 35.000 MW dimana sebagian besar menggunakan sumber energi batubara akan mengancam masa depan anak-anak Indonesia yang seharusnya bersih dan aman,” pungkasnya. (*)

Ikuti informasi terkait pltu batubara >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *