BUMDes Jadi Kunci Pemulihan Ekonomi Desa

Ilustrasi Badan Usaha Milik Desa (dok. kemendesa pdtt)

Jakarta, Villagerspost.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah kunci pemulihan ekonomi di desa. Hal tersebut disampaikan Halim, saat menyambangi Desa Kukuh Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan, Bali, Sabtu (29/5).

Desa Kerambitan dinilai telah tunjukkan kinerja luar biasa dan membanggakan. Apalagi sukses mengembangkan BUMDes yang diberi nama BUMDes Kukuh Winangun. “Ini jadi sorotan karena pemulihan ekonomi di level desa, kuncinya itu ada di BUMDes,” kata Halim.

Ini terbukti, karena desa yang terus berinovasi dalam pengelolaan BUMDes sukses menurunkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan yang bersumber dari Dana Desa.¬†“Jika nanti 74.961 desa ini bergerak bersama dalam pemulihan ekonomi nasional meski level desa maka kontribusinya sangat luar biasa bagi pemulihan ekonomi secara nasional,” papar Halim.

Halim mengatakan, BUMDes menjadi kunci pemulihan ekonomi karena mengelola ekonomi basis desa relatif lebih sederhana karena yang dikelola potensi unggulan di desa. Dalam kesempatan itu, dia, juga mengapresiasi Kabupaten Tabanan yang beri perhatian dan sinergi dengan desa dan BUMDes. Terbukti, tinggal 12 Desa yang BUMDes-nya belum berkembang.

“BUMDes hari ini, luar biasa karena posisinya setara dengan BUMN dan BUMD. Segala hal bisa dilakukan oleh BUMDes,” tegas Halim.

Regulasi-regulasi turunan UU Cipta Kerja membolehkan BUMDes mengelola usaha sumber daya air, serta bagian-bagian jalan tol dan non-tol yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.

Merujuk pada PP No.30/2021, BUMDes boleh bekerja sama dalam pengujian kendaraan bermotor, kalibrasi hingga jasa pemeliharaan. BUMDes juga halal bermitra mengelola terminal penumpang, dan turut mengelola pasar rakyat sesuai PP No.29/2021.

Bahkan, BUMDes boleh menjalankan usaha di areal kehutanan, pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3/tahun, serta pengolahan hasil hutan non kayu berskala kecil.

Karenanya, Halim meminta para kepala desa untuk senantiasa merancang pembangunan desa dengan merujuk pada SDGs Desa agar tepat sasaran dan bisa menyejahterakan warga desa.

Dalam kesempatan itu, Halim juga menyerahkan plakat penghargaan kepada sejumlah desa yang telah menuntaskan pendataan SDGs dan Data Desa. Halim memberikan apresiasi kepada desa-desa yang sudah menyelesaikan pendataan SDGs Desa. “Di Provinsi Bali sekitar 50 persen Desa telah menyelesaikan proses pendataan SDGs Desa,” ujar Halim.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *