Catatan Akhir Tahun SPI: Kedaulatan Pangan dan Reforma Agraria Dibajak Kekuatan Pasar

Aksi para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia pada peringatan Hari Tani. Petani mendesak pemerintah tuntaskan masalah konflik agraria (dok. spi.or.id)
Aksi para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia pada peringatan Hari Tani. Petani mendesak pemerintah tuntaskan masalah konflik agraria (dok. spi.or.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam kampanye pemilihan presiden 2014 lalu, dinilai telah melenceng jauh. Cita-cita tersebut dinilai telah dibajak oleh kekuatan pasar. Demikian catatan akhir tahun yang disampaikan Serikat Petani Indonesia (SPI) terkait kinerja Jokowi-JK di bidang pangan dan reforma agraria.

Salah satu contoh yang paling mengemuka di bidang reforma agraria adalah cita-cita Jokowi-JK melakukan pembagian lahan seluas 9 juta hektare kepada rakyat miskin dan petani yang kemudian dituangkan dalam program nawacita. Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan, dalam kenyataannya setelah satu tahun cita-cita itu dipancangkan, ternyata belum juga bisa diwujudkan.

Padahal selain tertuang di nawacita, program tersebut secara legalitas termuat dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 60, UU No.41 Tahun 2009 tentang Penyediaan Lahan Pangan Berkelanjutan. Hal ini juga tertuang dalam hasil judicial review UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19 tahun 2013.

“Di dalam judicial review itu, juga termuat mengenai pemberian lahan seluas 2 hektare lahan untuk petani,” kata Henry Saragih dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Minggu (27/12).

Bahkan, menurut Henry, Jokowi dengan tegas mengaku masih menimbang konsep dalam menentukan lahan dan metode pembagian lahan 9 juta hektare itu. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan SPI dan Aliansi Petani Indonesia (API) pada Juli 2015 lalu.

Terkait janji itu, Sekretaris Jenderal API Muhammad Nuriddin mengatakan, pihaknya meyakini presiden masih mencari masukan dan rumusan untuk pembagian lahan 9 juta hektare yang dijanjikan dari para menterinya. “Hal inilah yang kemudian mendorong Kementrian ATR/BPN yang secara khusus bertanggung jawab terkait pembagian lahan tersebut, mencoba merumuskan peraturan presiden mengenai reforma agraria.

“Tetapi sangat disayangkan kemudian bahwa perumusan peraturan presiden yang terkait hajat hidup orang banyak tersebut diberikan kepada pihak ketiga,” kata Nuruddin.

Terkait diserahkannya penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang pembaruan agraria ini, Henry Saragih mengatakan, sampai saat ini petani atau rakyat Indonesia jelas tidak tahu kemampuan (track record) pihak ketiga tersebut. “Apakah mereka cukup mampu menyusun rancangan peraturan yang paling berdampak terhadap kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia?” tanya Henry.

Celakanya, di tengah kebingungan dalam menentukan metodologi dan penentuan tanah 9 juta hektare, pemerintah malah membuka pintu lebar-lebar bagi korporasi untuk berinvestasi di Indonesia. Itu ditegaskan Jokowi dalam pidatonya dalam World Economic Forum for East Asia di Jakarta pada April 2015.

Ini tentu saja menyebabkan perusahaan-perusahaan besar seperti Cargill, Monsanto, Sygenta, Nestle dan beberapa korporasi lainnya yang tergabung dalam PIS Agro (Partnership in Sustainable Agriculture) mendapat konsensi ribuan bahkan ratusan hektar tanah dari pemerintah. Kemudian oleh perusahaan-perusahaan tersebut lahan tersebut dipakai untuk berproduksi, di antaranya padi, jagung, kelapa sawit dan coklat.

Aktivis Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) Agusdin Pulungan mengatakan, selain memberikan lahan kepada korporasi, pemerintah juga memberikan konsesi lahan seluas ratusan ribu hektare kepada perusahaan swasta untuk melakukan penanaman padi di wilayah Papua.

“Tidak hanya itu, konsesi lahan diberikan untuk restorasi ekosistem sebagai bagian dari penanganan perubahan iklim tanpa melihat apakah teritori atau kawasan tersebut sudah merupakan tanah garapan petani, terkhusus di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan,” kata Agusdin.

Sikap inkonsisten pemerintah yang di satu sisi menjanjikan tanah untuk rakyat dan petani namun di sisi lain malah mengobral lahan untuk swasta inilah yang membuat konflik agraria cenderung meningkat di sepanjang tahun 2015. Berdasarkan data yang dikumpulkan SPI, sepanjang tahun 2015 telah terjadi 231 kasus konflik agraria di Indonesia.

Angka ini bertambah sekitar 60% dibanding konflik agraria yang terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 143 kasus. Konflik tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan total luas lahan konflik agraria seluas 770.341 ha. Dari luasan konflik itu menyebabkan 3 petani tewas, 194 petani menjadi korban kekerasan, 65 petani dikriminalisasi dan lebih dari 2.700 kepala keluarga petani harus tergusur dari lahan pertanian.

“Petani selalu menjadi pihak yang selalu kalah dan dikalahkan oleh sistem apabila ingin menyelesaikan konflik agraria yang dialaminya melalui jalur-jalur formal kelembagaan peradilan di negara ini. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar bagi kami untuk memaksa pemerintah mempercepat pembentukan lembaga penyelesaian konflik agraria. Kelembagaan ini yang nanti akan melakukan penyelesaian konflik agraria dengan seadil-adilnya dengan menggunakan prinsip-prinsip pembaruan agraria,” kata Henry Saragih.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *