Catatan KNTI atas Inpres Percepatan Industri Perikanan Nasional

Produk udang Indonesia (dok. kkp.go.id)
Produk udang Indonesia (dok. kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengapresiasi terbitnya Inpres Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. “Kami berharap Inpres ini dapat secara tajam menggerakkan¬† Kementerian/Lembaga yang terkait guna menyatukan langkah dan terobosan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” kata Ketua DPP KNTI Bidang Hukum Martin Hadiwinata di Jakarta, Jumat (26/8).

Martin menjelaskan, ada beberapa catatan utama KNTI terkait penerbitan Inpres tersebut. Pertama, kinerja sektor perikanan yang beranjak baik, ditunjukkan oleh peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan di tengah kelesuan ekonomi global maupun nasional. “Maka, awal baik ini mesti didasari oleh orientasi peningkatan kesejahteraan pelaku perikanan skala kecil, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” ujarnya.

(Baca juga: Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional)

Kedua, ironi kebijakan impor ikan yang didasari kurangnya persediaan bahan baku di tengah peningkatan produksi ikan nasional. Kondisi tersebut jelas menunjukkan belum ada kejelasan peta jalan industri perikanan nasional. Maka Inpres ini menjadi daya dorong terhadap perbaikan tata kelola tersebut.

Ketiga, merujuk data organisasi pangan dunia (FAO), Indonesia menempati tiga besar produsen perikanan dunia. Namun masih lemah dalam hal pengolahan hasil perikanan yang lebih memiliki nilai tambah ekonomi. KNTI berharap Inpres tersebut menjadi pemicu optimalisasi kinerja industri perikanan nasional yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan para pelaku perikanan skala kecil.

“Obsesi negara atas poros maritim dunia akan konstitusional bilamana kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan adalah berorientasi pada kesejahteraan rakyat Indonesia dan semakin memperkecil ketimpangan ekonomi secara nyata,” kata Martin.

Wakil Sekjen DPP KNTI Niko Amrullah menambahkan, selain maslaah di atas, permodalan juga masih menjadi kendala bagi pelaku usaha perikanan.¬† “Nilai kredit macet (NPL) UMKM perikanan dalam dua tahun terakhir masih mendekati 5%, adalah potret kelesuan pelaku perikanan skala kecil,” ungkap Niko.

Maka, lanjut Niko, KNTI berharap, Inpres ini mampu memberikan regulasi yang mampu memberikan kondisi lebih baik dan berkeadilan bagi mereka. “Terakhir, keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi amanat UU Desa, khususnya di desa-desa pesisir merupakan intrumen strategis untuk mengelola sumberdaya laut dan pesisir, untuk difungsikan sebagai buffer stock bagi penyediaan bahan baku industri perikanan nasional,” ujarnya.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *