Cegah Banjir Impor, Pemerintah Didesak Bentuk Neraca Gula

Pabrik pengolahan gula kristal putih (dok. bumn.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, mengkritik terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 3 Tahun 2021. Permenperin itu berisikan Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Gula dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Gula Nasional.

Beleid itu, menurut Hafizs, telah memberi ruang yang masif terhadap masuknya gula impor ke pasar lokal. “Regulasi tersebut memukul industri gula nasional,” ujarnya, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (12/5).

Karenanya, dia mendesak agar pemerintah membentuk neraca gula untuk mengetahui lebih jauh kebutuhan gula nasional. Bahkan, DPR pun didesak membentuk Panitia Khusus (Pansus) tentang gula.

“Membuat neraca gula ini penting sebagai langkah membenahi persoalan yang terjadi dari hulu sampai hilir di sektor gula. Jangan sampai kita seolah-olah membiarkan industri gula tanah air babak belur tak berdaya terhadap gula impor,” tegas Hafisz

“Sebagai wakil rakyat tidak boleh membiarkan rakyat kita bertarung sendirian tanpa perisai melawan pemain skala global yang memiliki berbagai jaringan termasuk kekuatan untuk mempengaruhi suatu kebijakan,” tambah politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Hafisz menyerukan kepada DPR menggunakan hak dan kewenangannya membentuk Pansus gula. Pansus ini tentu ditujukan untuk mengawasi kebijakan pemerintah di sektor gula.

“Sekalian saja dibuat Pansus gula, beras, dan garam. Jika sudah terbentuk Pansus gula, harus ada klausul pembentukan neraca gula,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *