Cegah Kebakaran Gambut, Jokowi Wajibkan Perusahaan Bangun Embung | Villagerspost.com

Cegah Kebakaran Gambut, Jokowi Wajibkan Perusahaan Bangun Embung

Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng. Presiden wajibkan perusahaan membuat embung cegah kebakaran lahan gambut (dok. setkab.go.id)

Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan di Kabupaten Pulang Pisau, Kalteng. Presiden wajibkan perusahaan membuat embung cegah kebakaran lahan gambut (dok. setkab.go.id)

 

 
Jakarta, Villagerspost.com – Kebakaran hutan dan lahan khususnya di lahan gambut yang sudah menjadi semacam bencana musiman, mengundang keprihatinan Presiden Joko Widodo. Presiden menilai, terbakarnya lahan gambut setiap musim kemarau ini terjadi akibat tata kelola lahan gambut yang buruk.

Oleh karena itu, menurut Presiden, langkah darurat penanggulangan kebakaran di lahan gambut harus cepat dilakukan. “Saya memerintahkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemda agar mewajibkan perusahaan membangun embung yang bisa dimanfaatkan untuk perendaman (rewetting) tanah gambut,” kata Presiden Jokowi melaui fan page Facebooknya dan akun twitter pribadinya @jokowi yang diunggahnya Sabtu (26/9) malam seperti dikutip setkab.go.id.

Dengan ketersediaan air di sekitar lahan gambut, lanjut Presiden Jokowi, maka apabila terjadi kebakaran mesin pompa air langsung bisa bekerja memadamkan titik api dengan cepat. “Di Kalimantan Tengah saya telah melihat usaha konnkret membangun embung air,” ujarnya.

Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pembakar hutan yang telah menyengsarakan kita semua. Namun Presiden mengingatkan, komitmennya itu tidak akan jalan tanpa dukungan semua pihak: pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Sebelumnya saat meninjau kebakaran hutan yang terjadi di Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya ‎Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis (24/9) lalu, Presiden Jokowi telah meminta segera dilakukan pembuatan embung besar-besaran di lokasi kebakaran hutan yang terletak di area lahan gambut.

Ia menyebutkan, lahan gambut adalah lahan yang mudah terbakar, sehingga sangat sulit memadamkan api yang berada di lahan gambut. “Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar. Kuncinya ada di embung. Segera lakukan kanalisasi dan harus besar-besaran,” kata Presiden Joko Widodo  sebagaimana dikutip Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, dalam siaran persnya Kamis (24/9) lalu.

Presiden pun sempat  menanyakan kesiapan anggaran pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk membangun embung itu. Ternyata, tidak terdapat anggaran di pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk membangun kanal. “Saya perintahkan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kementerian LH dan kehutanan untuk mengerjakan secepat-cepatnya,” ucap Presiden.

Anggaran yang digunakan dalam pembangunan kanal itu berasal dari BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Presiden juga memerintahkan  TNI yang mobilisasinya cepat untuk terlibat dalam pembangunannya. Dan TNI menyatakan kesiapannya.‎

Presiden juga meminta agar dilakukan sosialiasasi kepada masyarakat tentang dampak dari kebakaran lahan, sehingga ‎mereka tidak lagi membersihkan lahan dengan membakar. “Sosialisasi besar-besaran agar tidak melakukan lagi pembakaran lahan,” kata Presiden.
‎‎
Dikritik Soal Kanalisasi

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga sempat memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan untuk segera melakukan kanalisasi mengatasi kebakaran hutan di sejumlah titik di Kalimantan. Kebakaran itu telah menyebabkan bencana kabut asap dalam beberapa hari terakhir.

“Tadi saya berdiam diri selama lima menit, tiba-tiba saja api membesar. Kuncinya ada di kanal. Segera lakukan kanalisasi dan harus besar-besaran,” kata Presiden Jokowi saat meninjau kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Hanya saja perintah Jokowi terkait kanalisasi ini mengundang kritik sejumlah aktivis lingkungan. Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah Arie Rompas mengatakan, solusi mencegah kebakaran lahan gambut justru adalah dengan memblok atau menyekat kanal-kanal yang dibuat untuk mengeringkan lahan gambut sehingga lahan gambut bisa terairi kembali.

Dia mengingatkan, di era Orde Baru, justru pembuatan ribuan kilometer kanal yang membelah-belah lahan gambut seluas 1,4 juta hektare pada proyek lahan gambut (PLG) di Kalimantan Tengah telah menjadi pemicu utama terus terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Tengah. “Jokowi jangan mengeluarkan pernyataan yang dapat mengulang kesalahan yang dilakukan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto,” ujarnya.

Berdasarkan pernyataan Walhi, selama 18 tahun kejahatan asap yang diakibatkan oleh penghancuran hutan dan perusakan lahan secara sistematis oleh ekspansi industri monokultur mengalami pembiaran oleh berbagai rezim pemerintahan di Indonesia.

Pembiaran itu, ujar dia, mengakibatkan berbagai kerugian warga masyarakat, terutama di wilayah-wilayah ekspansi ini berjalan secara masif dan mayoritas terjadi di ekosistem gambut, seperti di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

“Selama bertahun-tahun pula titik-titik api dan kebakaran terjadi di konsesi-konsesi korporasi yang mengembangkan industri monokultur, seperti perkebunan kayu untuk industri pulp, serta perkebunan kelapa sawit,” kata Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Kurniawan Sabar.

“Industri monokultur yang beroperasi di lahan-lahan gambut membelah-belah lahan gambut dan membangun kanal-kanal untuk mengeringkan lahan gambut sehingga cocok untuk ditanami komoditas, seperti akasia dan kelapa sawit,” ujarnya.

Untuk itu, Kurniawan menegaskan bahwa yang perlu dilakukan segera terhadap pemerintah adalah melakukan penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan, melakukan peninjauan terhadap perizinan dan luasan konsesi yang telah diberikan kepada korporasi, serta melakukan pemulihan dan perlindungan eksositem penting dan rentan seperti ekosistem gambut.

Pemulihan ekosistem gambut dapat dilakukan, lanjut dia, dengan melakukan penyekatan atau memblok kanal-kanal yang telah dibuat oleh industri monokultur untuk mengeringkan lahan gambut, sehingga lahan-lahan gambut tersebut dapat terairi kembali. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *