Cuaca Ekstrem, Pemerintah Absen Lindungi Nelayan Kecil | Villagerspost.com

Cuaca Ekstrem, Pemerintah Absen Lindungi Nelayan Kecil

Nelayan melaut di tengah cuaca ekstrem (dok. kiara)

Nelayan melaut di tengah cuaca ekstrem (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Sepanjang Januari-Februari 2017, nelayan kecil dihadapkan pada kondisi tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrem. Tidak hanya itu, risiko kegagalan usaha pembudidayaan ikan dan pergaraman juga bakal dialami oleh pembudidaya ikan dan petambak garam. Laporan dari 20 Stasium Maritim BMKG menyebutkan, hujan disertai gelombang setinggi 0,5-5 meter bakal ditemui di seluruh perairan tanah air.

Di perairan laut Jawa bagian tengah misalnya, gelombang setinggi 2 meter mengancam para nelayan. Di perairan utara Jawa Tengah obak diperkirakan mencapai setinggi 3 meter. Di Samudera Hindia selatan NTT ombak akan mencapai setinggi 5 meter, sementara di Selat Sumba mencapai setinggi 3 meter, Selat Sape setinggi 2,5 meter, dan Laut Sawu mencapai setinggi 4 meter.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (Center of Maritime Studies for Humanities) Abdul Halim menegaskan, pemerintah mesti bergerak cepat untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam akibat cuaca ekstrem. “Karena hal ini berdampak pada menurunnya kemampuan untuk melaut, berbudidaya, dan memproduksi garam. Sementara itu, kebutuhan hidup terus berjalan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Villagerspost.com, Jumat (9/2).

Pasal 3 Huruf (e) Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam telah mengamanahkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melindungi nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.

Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mencatat, jumlah hari nelayan melaut mengalami penurunan drastis hingga sebesar 85 persen. “Dalam kondisi itulah, penghasilan nelayan juga anjlok hingga 90 persen. Penurunan pendapatanl ini juga dialami oleh pembudidaya ikan dan petambak garam,” ujar Halim.

Untuk itulah, Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan mendesak kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan hal-hal strategis sebagai berikut. Pertama, menyegerakan penyaluran program asuransi perikanan dan asuransi pergaraman bagi nelayan kecil, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang belum terjangkau. Kedua, memastikan penggunakan dana APBN/APBD untuk menanggulangi dampak perubahan iklim yang dialami oleh nelayan kecl, pembudidaya ikan, dan petambak garam tepat sasaran dan kegunaannya.

Ikuti informasi terkait perlindungan nelayan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *