Dana Desa untuk Bangun Irigasi Atasi Kekeringan

Pembangunan irigasi sederhana sekaligus pembangkit listrik mikro hidro (dok litbang.pu.go.id)
Pembangunan irigasi sederhana sekaligus pembangkit listrik mikro hidro (dok litbang.pu.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – kekeringan yang melanda sebagian besar kawasan Indonesia akibat fenomena El Nino memang cukup mengkhawatirkan. Banyak desa kini mengalami krisis air bersih ataupun air untuk mengairi lahan pertanian yang terancam kekeringan.

Untuk mengatasi masalah kekeringan ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar mendorong kepada kepala desa untuk membangun irigasi dengan menggunakan dana desa. Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Marwan menegaskan terkait penggunaan dana desa yang bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.

“Silakan dengan musyawarah desa dibuat bangun jalan desa, infrastruktur desa, irigasi, serta lumbung desa,” ujar Menteri Marwan, dalam acara ‘Dialog Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat desa melalui program dana desa’ di Pendopo Kabupaten Nganjuk, seperti dikutip kemendesa.go.id, Senin, (3/8).

Marwan menambahkan, dana desa bisa diprioritaskan untuk membuat irigasi desa, dan bisa disinergikan dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten. “Sesuai amanat UU Desa, semangat pembangunan di perdesaan, bukan top down tapi buttom up. Jadi masyarakat desa mempunyai wewenang untuk membangun desa, Ini juga sesuai dengan program Nawacita Presiden Jokowi. Presiden berkomitmen bangun desa,” tandasnya.

Komitmen presiden dalam membangun desa, bisa dibuktikan dengan naiknya anggaran desa dari Rp9 triliun menjadi Rp20 triliun. “Jadi anggaran desa yang berjumlah Rp1,4 miliar itu bisa dilakukan secara bertahap sampai 2018. Tapi akan kita upayakan sudah bisa terpenuhi pada tahun 2016,” tandasnya.

Dihadapan 284 perwakilan Desa di Kabupaten Nganjuk, Menteri Marwan mengingatkan penggunaan dana desa harus betul-betul dilaksanakan dan dimaknai untuk pembangunan desa. “Kalau seperti Nganjuk kira-kira akan mendapatkan Rp150 juta, ditambah dana ADD Rp400-an juta, maka kira-kira perdesa akan mendapatkan sekitar Rp600 juta,” imbuhnya.

Selain digunakan untuk infrastruktur perdesaan, dana desa menurut Menteri Marwan bisa digunakan untuk memberdayakan aparat desa dan mendorong ekonomi perdesaan melalui BUMDes. “Saya minta data BUMDes-nya, kalau belum ada, saya minta dibuat segera. Sesuai dengan permendesa, BUMDes itu solusi konkret tingkatkan perekonomian desa,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan, akibat kekeringan yang melanda pada tahun ini, terdapat sekitar 17.000 hektare sawah yang mengalami gagal panen alias puso. Areal sawah yang mengalami gagal panen itu ada di kawasan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Lampung.

Terkait masalah ini, Amran sendiri usai rapat koordinasi penanganan kekeringan sektor pertanian, Senin (30/8) kemarin mengatakan, untuk mengatasi masalah ini pihak Kementan sudah menyediakan dana khusus sebesar Rp880 miliar. Selain itu sebelumnya untuk perbaikan irigasi, Kementan juga sudah menyediakan dana sebesar Rp2 triliun.

Selain itu, kata Amran, pemerintah juga sudah membangun 1000 embung dan memperbaiki 1,3 juta hektare irigasi tersier serta melakukan pembagian 21.000 unit pompa air kepada petani. “Kekeringan ini sudah kami antisipasi sejak Desember tahun lalu,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk tahun ini terdapat total 110.000 ribu hektare sawah yang mengalami kekeringan yang sedang diupayakan untuk diselamatkan. “Kami siapkan skenario el-nino lemah, moderat atau kuat,” katanya. Meski demikian, menurut dia, angka sawah yang terkena dampak kekeringan jauh menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 250.000 hektare.

Selain itu, sawah puso yang mencapai 17.000 hektare juga belum mengkhawatirkan persediaan pangan mengingat pada musim tanam periode Oktober-Maret, ada penambahan areal tanam mencapai 400.000 hektare. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *