Dana Pengadaan Masker Kain Rp2,1 Miliar di Aceh Tengah Rentan Korupsi

Ilustrasi masker kain (pixabay)

Takengon, Villagerspost.com – Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) menyoroti proyek pengadaan 300 ribu unit masker kain oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Dana sebesar Rp2,1 miliar untuk proyek tersebut dinilai rentan dikorupsi.

Koordinator Jang-Ko Maharadi mengatakan, program pengadaan 300 ribu masker kain untuk mencegah persebaran Covid-19 di Kabupaten Aceh Tengah bersumber dari anggaran refocusing dari APDB. Maharadi menilai, dana sebesar itu rentan dikorupsi karena saat ini pengadaan masker kain tak lagi mendesak karena banyak masyarakat yang mampu memproduksi dan menjual masker kain.

“Ini jelas mudah dikorupsi. Apalagi kondisi seperti ini, pengunaan masker kain sudah tidak begitu relevan karena sudah banyak yang menjual masker. Lain ceritanya di masa awal pandemi, masker langka di pasaran,” jelas Maharadi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (11/6).

Selain itu, kata Maharadi, jumlah 300 ribu masker kain itu terlalu tinggi dan tidak rasional dengan angka jumlah penduduk Aceh Tengah yang sejumlah 214.868 jiwa per Desember 2019. “Di sini juga ada dugaan celah korupsinya,” ujar Maharadi.

Maharadi menambahkan, dalam proses pengadaan pembuatan masker kain yang dikerjakan oleh para penjahit lokal, juga berpeluang dimanfaatkan segelintir oknum untuk kepentingan pribadi. Modusnya dengan meminta jatah penurunan harga yang sudah ditetapkan.

“Misalnya harga per satuannya Rp7000, namun para pihak penjahit hanya menerima ongkos jahit antara Rp3000-Rp5000,” papar Maharadi.

Titik rawan korupsi lain dari proyek ini adalah nantinya di saat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendistribusi masker kain kepada tiap warga di 14 kecamatan 295 kampung, akan rentan terjadi penyelewengan jumlah masker yang dibagikan ke warga.

“Misalnya, yang dibagikan hanya 150 ribu masker, namun yang diklaim telah dibagikan 300 ribu masker,” kata Maharadi.

Karena itu, Jang-Ko mendesak, pihak penegak hukum harus terlibat serius dalam pengawasan proyek ini. “Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19 terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga diperlukan,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *