Dari Asuransi Nelayan Hingga Reklamasi, Catatan Kritis KNTI Ke Menteri KKP

Nelayan teluk Jakarta mencari ikan (dok. KNTI)

Jakarta, Villagerspost.com – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menyampaikan sembilan poin catatan penting kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam Stakeholder Meeting Bidang Perikanan Tangkap yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Senin (18/11). Ketua Bidang Perikanan Tangkap DPP KNTI Rustan ke-9 catatan itu merepresentasikan masing-masing problematika di 40 daerah kenggotaan KNTI.

“Beragam kebijakan kelautan dan perikanan meninggalkan pekerjaan rumah yang tidak tuntas untuk diselesaikan. Kecenderunganya lebih menghasilkan polemik ketimbang prestasi menyejahterakan nelayan,” kata Rustan di hadapan Edhy Prabowo.

Kesembilan catatan itu, pertama, sulitnya mendapatkan akses permodalan. Rustan mengatakan, Presiden telah menyampaikan agar BLU LPMUKP (Bank Mikro Nelayan) harus digunakan oleh nelayan dengan mudah dan bermanfaat dan jangan berbelit-belit.

“Belakang terakhir justru nelayan mengalami kesulitan,seperti yang dialami oleh anggota kami di Surabaya yang memerlukan pergantian notaris hingga 3 kali untuk mengurus pencairan dana,” paparnya.

Kedua, lambat dan tidak meratanya realisasi asuransi nelayan. “Selama ini realisasi asuransi nelayan sangat lambat karena masalah pendataan yang tak kunjung beres. Padahal, asuransi nelayan adalah amanah dari UU Perlindungan Nelayan yang semestinya mendapat porsi perhatian utama,” tegas Rustan.

Ketiga, masih beroperasinya alat tangkap trawl yang menyebabkan konflik ruang laut dengan nelayan kecil. Ditengarai, belum menemukan titik temu yang imbang dan pergantian alat tangkap yang ramah lingkungan pun belum terpenuhi. Problem ini ditemui di Medan, Tanjung Balai-Asahan, dan Kalimantan Utara.

Keempat, Zona reklamasi yang menabrak area perikanan budidaya di Tanjung Piayu (Batam). Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3) diarahkan untuk berpihak pada nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil yang rentan tehadap dinamika alam maupun kebijakan pemerintah.

Kelima, intimindasi atau penangkapan nelayan kecil oleh Custom Diraja Malaysia. “Minimnya perlindungan menyebabkan nelayan kecil di Kepulauan Riau sering diintimidasi oleh Custom Diraja Malaysia karena dianggap memasuki wilayah otorisasi mereka,” tegas Rustan.

Keenam, janji peningkatan sarana prasarana fisik bagi petambak udang rakyat di Lampung. “Menteri pendahulu memberikan janji peningkatan sarana prasarana fisik seperti irigasi, jalan, percepatan listrik dan air bersih, namun belum juga tertunaikan,” ujarnya.

Ketujuh, mempermudah layanan perizinan. “Kami mendorong agar dibuat sistem satu pintu saja agar tidak berliku-liku dan memudahkan bagi nelayan di Kalimantan Utara. Selain itu, setiap pegawai KKP di Kalimantan Utara, jangan di tugaskan terlalu lama karena ada indikasi relasi dengan pelaku usaha perikanan illegal,” kata Rustan.

Kedelapan, keterbatasan akses BBM. Problem keterbatasan akses BBM berimbas pada kelancaran operasional nelayan dalam melaut. “Lokasi yang mendesak adalah untuk nelayan di Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau,” ujarnya.

Kesembilan, memperbanyak skema kemitraan usaha kecil, menengah dan besar bagi nelayan dan pembudiaya ikan skala kecil. Bahwa mayoritas nelayan Indonesia adalah nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, maka mesti disambungkan dengan strategi industrialisasi perikanan nasional. Skema kemitraan usaha kecil, menengah dan besar harus semakin banyak agar kita menjadi pemain utama ikan di dunia.

“KNTI menunggu komitmen Menteri Edhy dalam merespons Sembilan Desakan Nelayan ini dalam 100 hari kerjanya, karena bagaimanapun nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil adalah penyumbang tertinggi protein dari hasil perikanan untuk kebutuhan domestik,” pungkas Rustan.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *