Darmin: Kementerian BUMN Cek Langsung Panen Jagung

Aksi demonstrasi peternak unggas Blitar menuntut penurunan harga jagung beberapa waktu silam (dok. istimewa)

Jakarta, Villagerspost.com – Gonjang-ganjing terkait panen jagung membuat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memerintahkan Kementerian BUMN mengecek langsung panen jagung. Darmin mengatakan, pihak Kementerian BUMN akan memeriksa satu per satu wilayah mana saja yang tengah panen.

Perintah ini diturunkan lantaran panen jagung di awal tahun ini waktunya bersamaan dengan akan datangnya jagung impor sebanyak 130 ribu ton. “”Sekarang kalau Menteri Pertanian bilang, produksi tahun ini 1,6 juta ton. Dengan situasi itu, kita tugaskan BUMN, kementerian BUMN, cek di lapangan,” kata Darmin, di Jakarta, Rabu (23/1).

Terkait jagung impor, pada akhir 2018 lalu, pemerintah memutuskan untuk mengimpor 100 ribu ton jagung. Kemudian, pada awal 2019, pemerintah memutuskan untuk mengimpor lagi jagung sebanyak 30 ribu ton.

Meski begitu, para peternak mengaku masih sulit mendapatkan jagung untuk pakan ternak. Harga pakan ternak pun masih tinggi di kisaran angka Rp6.000-an per kilogram. Menteri Pertanian Amran Sulaiman sempat menyatakan, Maret ini panen jagung akan memasuki masa puncak sehingga diharapkan stok cukup dan harga bisa turun ke angka Rp3.000 per kg.

Bahkan di depan anggota DPR Amran sempat mewacanakan ekspor jagung ke Filipina. Nyatanya, hingga menjelang Februari, di mana jagung impor sudah masuk, dan panen di beberapa daerah dinyatakan sudah dilakukan, toh harga jagung tak turun juga dan bahkan masih langka.

Oleh karena itu, Darmin mengatakan, dia juga akan melaporkan kepada menteri terkait mengenai hasil pemantauan produksi jagung yang berada di lapangan. Apalagi, dari total 100.000 ton jagung impor yang sudah masuk sekitar 74.000 ton dan siap dijual.

“Kalau produksi ada, kenapa jadi masalah. Tapi persoalannya kita impor dari Bulog tinggal 26.000 dari 100.000, itu sudah siap dijual. Tapi permintaan lebih besar dari itu. Artinya Menteri BUMN kita sampaikan bagaimana,” kata Darmin.

Terkait harga jagung yang masih tinggi di tengah klaim surplus produksi dan masuknya impor, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman menyatakan, pemerintah diharapkan terus mengevaluasi tata niaga komoditas jagung.

Hal itu guna memastikan bahwa tingkat fluktuasi harga terjaga dengan stabil serta pasokannya juga tersedia dengan memadai untuk berbagai kebutuhan warga. “Pemerintah perlu memastikan harga jagung dan ketersediannya di pasar terus stabil,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (22/1).

Menurut Ilman, pada paruh pertama 2018, konsumsi jagung untuk pakan ternak mencapai 8,6 juta ton. Jumlah ini setara dengan lebih dari 70 persen total konsumsi jagung di Indonesia pada periode tersebut. Selain itu, ujar dia, pada periode 2009-2018, konsumsi jagung untuk pakan ternak meningkat sebayak 477.780 ton per tahun.

Untuk mengatasi kekurangan suplai, pemerintah menjalankan program Upaya Khusus (Upsus) dengan membagikan benih jagung hibrida gratis. Ini dinilai hanya bisa meningkatkan hasil produksi jagung sebanyak 294.440 ton per tahun.

“Akibat hasil produksi nasional belum bisa memenuhi kebutuhan nasional, harga jagung, yang sebagian besar digunakan sebagai pakan ternak, terus meningkat. Kenaikan harga telur ayam, daging ayam dan daging sapi berdampak pada 21 juta rumah tangga petani dan 35 juta rumah tangga nonpetani yang merupakan net consumers yang artinya membeli jagung lebih banyak dari pada yang mereka tanam sendiri,” jelasnya.

Ia mengemukakan ada sejumlah hal yang harus dievaluasi oleh pemerintah. Hal itu antara lain penerapan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2018. Keduanya memiliki poin-poin yang justru bertentangan satu sama lain dalam menentukan pihak mana yang berwenang untuk mengimpor jagung dan dokumen apa saja yang dibutuhkan oleh para importir resmi.

“Kedua peraturan tersebut juga memberlakukan prosedur yang panjang untuk mendapatkan lisensi impor. Untuk mendapatkan dokumen ini dibutuhkan sekitar 53 hari kerja. Hal ini dapat menyebabkan impor dilakukan pada waktu yang tidak tepat yaitu pada saat harga jagung dunia sedang rendah,” ujar Ilman.

Pemerintah, lanjutnya, sebaiknya memberikan dukungan kepada petani selagi mereka beralih dari benih tradisional ke benih hibrida yang lebih produktif dan tahan penyakit. Sementara para petani, ujar dia, juga sebaiknya diarahkan untuk bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan efisiensi proses pascapanen.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *