Data Kebutuhan Pupuk Jadi Pangkal Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi di gudang tingkat kabupaten (dok. purbalinggakab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia menegaskan, data kebutuhan pupuk menjadi pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi, baik disektor pertanian maupun perikanan.

Riezky menegaskan, pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha pertanian dan merupakan salah satu input utama dalam meningkatkan produksi pertanian. Mengingat pentingnya peran pupuk, Komisi IV DPR RI memahami apabila pemerintah memberikan porsi anggaran yang besar untuk pemenuhan pupuk bagi petani melalui kebijakan pupuk bersubsidi.

“Secara umum Komisi IV DPR RI melihat pangkal masalah dalam kebijakan pupuk bersubsidi adalah data kebutuhan pupuk. Sekali lagi data kebutuhan pupuk,” kata Riezky, saat rapat dengar pendapat Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI, Senin (14/6).

RDP ini mengkaji revisi kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, data waktu produksi dan pendistribusian pupuk bersubsidi, realisasi penyaluran sisa stok dan estimasi kebutuhan tahun 2021, data realisasi pemanfaatan kartu tani, serta blank spot area yang menjadi kendala ketidakefektifan program kartu tani.

“Baik di sektor pertanian maupun perikanan yang riil dan akurat produksi pupuk secara keseluruhan,” tegasnya.

Riezky mengungkapkan, permasalahan lainnya adalah terkait distribusi pupuk bersubsidi yang tidak tepat waktu. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana penyusunan time schedule masa penyaluran yang dimulai dari perencanaan kebutuhan pupuk hingga sampai waktu pupuk subsidi ke petani.

“Sangat disayangkan masalah ini berulang setiap tahun tanpa ada pembenahan yang mendasar. Hal ini berpotensi terhambatnya penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan menimbulkan kekisruhan ketika menghadapi musim tanam,” tandasnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, lanjutnya, terdapat beberapa hal yang menjadi pertanyaan, antara lain mengenai sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan realisasinya, serta jumlah permintaan pupuk untuk setiap jenis produk per-provinsinya. Komisi IV DPR juga ingin mendapatkan penjelasan terkait kapasitas produksi masing-masing pabrik pupuk anak perusahaan. Komisi IV meminta dijelaskan perjenis bahan baku dan per produk pupuk subsidi.

“Melalui rapat hari ini diharapkan diperoleh informasi yang mendetail dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait permasalahan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pupuk bersubsidi,” ujar Riezky.

“Dari informasi yang diperoleh tersebut dapat menjadi salah satu dasar dalam menghasilkan rumusan, arahan, dan rekomendasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi dan program Kartu tani Nasional,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *