Debat Capres Jilid II: Kedua Capres Tidak Punya Visi Menyejahterakan Nelayan dan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir peserta Temu Akbar Masyarakat Pesisir melakukan aksi memprotes pemerintah yang lebih berpihak pada korporasi (dok. kiara/ikhwan mujahidin)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menilai, hasil debat calon presiden jilid II, Minggu (17/2) menunjukkan kedua kandidat presiden baik Calon Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo dan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto, tidak memiliki visi untuk menyejahterakan para nelayan tradisional dan masyarakat pesisir. Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati mengatakan, hal itu tampak dari pendapat yang disampaikan kedua kandidat dalam membahas berbagai isu yang dihadirkan dalam debat.

Terkait dengan isu kebaharian dan kemaritiman misalnya, kedua calon presiden terlihat tidak memiliki gagasan yang maju dalam isu ini. “Calon Presiden 01 hanya bicara pemberantas IUU Fishing, tol laut, bank mikro, dan pertambangan laut. Sedangkan calon Presiden 02 terlihat tidak memiliki gagasan apapun,” kata Susan, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (18/2).

“Padahal persoalan utama dalam isu ini adalah kedaulatan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan perempuan nelayan, yang harus berhadapan dengan praktik perampasan ruang hidup akibat proyek pembangunan infrastruktur,” tambahnya. Dalam catatan KIARA, reklamasi pantai, pertambangan pesisir dan pulau-pulau kecil, pariwisata pesisir dan pulau-pulau kecil dalam skema Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), terbukti merampas ruang hidup masyarakat pesisir.

Kemudian, terkait isu pangan, baik calon Presiden 01 maupun calon Presiden 02 sama-sama tidak memiliki misi kedaulatan pangan sekaligus diversifikasi pangan. Keduanya hanya terjebak pada isu harga pangan murah dan ketersediaan beras serta jagung. Padahal, kedaulatan pangan meniscayakan perlindungan terhadap alam sebagai lokus pangan.

“Tak hanya itu, keduanya tak terlihat bicara mengenai pangan alternatif seperti pangan laut dan juga sagu sebagai pangan strategis. Padahal alam Indonesia memiliki kekayaan pangan yang berbeda di setiap tempat,” tegas Susan.

Mengenai kepemilikan tanah, kedua calon presiden tidak memiliki misi untuk menegakan keadilan sosial-ekologis, khususnya di kawasan pesisir dan pulau-pulau karena tidak berbicara mengenai persoalan kepemilikan pulau-pulau kecil baik oleh perorangan maupun perusahaan, sebagaimana terjadi di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Dari 110 Pulau kecil, lebih dari 60 pulau dimiliki oleh perorangan dan atau perusahaan.

“Fakta-fakta di lapangan membuktikan bahwa kepemilikan pulau-pulau kecil ini mengancam ruang hidup nelayan,” papar Susan.

Terkait dengan infrastruktur, dalam catatan KIARA, pembangunan infrastruktur selama ini tidak memberikan dampak baik bagi masyarakat pesisir. Lebih jauh, pembangunan fasilitas publik yang menjadi tanggung jawab negara, masih jauh belum mereka rasakan.

Sebagai contoh infrastruktur listrik. Sampai hari ini ada 544.748 rumah tangga nelayan di desa pesisir yang menggunakan listrik non PLN. Mereka biasanya memiliki alat semacam genset yang membutuhkan banyak solar. Selain itu, ada 561.065 rumah tangga di desa pesisir yang belum teraliri listrik. Dengan demikian, total rumah tangga nelayan yang belum menikmati listrik dari negara sebanyak 1.105.813 rumah tangga perikanan.

Selain tak mempedulikan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir, kedua kandidat presiden juga dinilai miskin dalam pemahaman atas persoalan lingkungan, yang berpotensi mengancam wilayah laut dan pesisir. Terkait dengan isu energi, kata Susan, kedua calon presiden tidak memiliki misi untuk membangun energi terbarukan.

“Dua-duanya sama terjebak di dalam pandangan keliru, bahwa energi alternatif yang berasal dari kelapa sawit (biofuel). Padahal, Indonesia memiliki kelimpahan potensi energi alternatif seperti energi ombak laut yang belum dimanfaatkan dengan baik, selain dari energi angin dan panas matahari,” ujarnya.

Tak hanya itu, mengurangi energi fosil hanya sebatas slogan semata, karena di dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2018-2027, pemerintah menetapkan ratusan proyek pembangunan PLTU batubara yang lokasinya banyak di berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Proyek ini tentu akan menghancurkan ekosistem darat dan laut Indonesia pada masa-masa yang akan datang,” ujar Susan.

Terkait dengan isu sawit, kedua calon presiden juga sama-sama berpihak terhadap ekspansi perkebunan sawit yang terbukti merampas tanah masyarakat. Pusat Data dan Informasi KIARA (2018), mencatat ekspansi sawit tidak hanya terjadi di hutan-hutan tropis, melainkan juga di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Luasan sawit di pesisir tercatat lebih dari 600 hektare. “Selain itu, hutan di pulau-pulau kecil yang luasnya lebih dari 4 juta hektare, terancam juga habis oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit. Ekspansi ini mengancam keanekaragaman hayati dan lokus pangan,” papar Susan.

Dari semua pemaparan Capres 01 dan Capres 02, masyarakat dapat menilai, gagasan-gagasan yang disampaikan oleh keduanya tidak menyentuh permasalahan riil yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat pesisir di Indonesia. “Dalam pada itu, Indonesia bisa terjebak dalam mengartikulasi kedaulatan sejati masyarakat bahari yang seharusnya tergambar dari debat malam tadi,” tegas Susan.

Menurut Susan, debat putaran kedua ini hanya mengulang-ulang retorika lama tanpa komitmen serius untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan menegakkan keadilan sosial-ekologis yang selama ini telah dirampas atas nama pembangunan. “Baik capres 01 maupun capres 02, sama-sama tak memiliki misi melindungi dan memperdayakan kehidupan lebih dari 12 juta rumah tangga perikanan yang tinggal di 12 ribu desa pesisir di Indonesia,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *