Defisit Pangan Bisa Diatasi Dengan Perbaikan Distribusi, Bukan Impor

Beras impor cadangan di gudang bulog (dok. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV DPR Hamid Noor Yasin mengatakan, pemerintah tidak harus melakukan impor pangan, untuk mengatasi defisit pangan termasuk defisit beras di tujuh provinsi di Indonesia. Hamid mengatakan, defisit dapat diatasi dengan distribusi pangan yang baik dengan membuka akses transportasi logistik aeluas-luasnya antarprovinsi di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kondisi pangan saat ini persoalannya bukanlah masalah tingginya komoditas pangan saja. Namun, untuk komoditas tertentu, para petani dan peternak menghadapi persoalan murahnya harga sehingga mengancam kebangkrutan dunia usaha pertanian maupun peternakan,” ujar Hamid, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Senin (4/5).

Salah satunya, kata dia, adalah dengan melakukan substitusi yaitu daerah yang surplus produk tertentu, mengirimkan ke wilayah yang defisit. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mencontohkan, produk ayam hidup di tingkat peternak, yang harganya terlalu murah dibandingkan biaya produksi (pakan). Begitu juga harga cabai. Hamid mengungkapkan, laporan yang dia dapat dari beberapa petani sentra cabai seperti Malang atau Dompu, harga cabai terpuruk hingga Rp5.000.

Dia menengarai adanya permainan di tingkat pengepul atau tengkulak yang merusak harga cabai. Hamid menambahkan, untuk komoditas gula dan bawang putih, memang persoalannya harga tinggi yang menyusahkan konsumen. Bahkan, pemerintah akan mengusulkan revisi HET (harga eceran terendah gula). “Dilema produk pangan, bila terlalu rendah menzalimi petani atau peternak. Bila terlalu tinggi menyusahkan rakyat banyak. Jadi harus wajar,” ucap Hamid.

Dia menjelaskan, dari berbagai diskusi ilmiah baik lembaga kajian maupun kampus, stok pangan kita saat ini masih sangat aman hingga tiga bulan ke depan. Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan produksi beras Indonesia pada Juni 2020 surplus 6,4 juta ton. Perkiraan ketersediaan beras tersebut didasarkan pada produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, serta memperhitungkan stok yang ada. Stok pada akhir Maret 2020 terhitung sebanyak 3,45 juta ton. Rinciannya, stok dari Bulog 1,4 juta ton, penggilingan 1,2 juta ton, pedagang 754.000 ton, dan di lumbung pangan masyarakat (LPM) 2.939 ton.

Hamid mendesak kepada Kementan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap penyediaan pangan, harus menyiapkan kenyataan strategi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, khususnya dalam situasi pandemi Covid-19. “Bukti realisasi janji Pemerintah adalah tidak impor pangan. Karena dengan penjelasan kesiapan, kecukupan stok dan rencana-rencana strategis itu, bila masih saja impor, itu berati membohongi rakyat,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai program cetak sawah baru tahun 2020 yang digaungkan Presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi krisis pangan, sebagai kebijakan yang anomali. “Saat ini, kebijakan program cetak sawah ini bener-bener anomali. Pertama, tidak mengingat sejarah, dimana Rp1,6 triliun lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional,” ungkap Akmal.

Kedua, ia memaparkan, anggaran cetak sawah sebesar Rp209,8 miliar pada postur anggaran tahun 2020, dipangkas menjadi Rp10,8 miliar akibat penghematan, kini setelah refocussing menjadi Rp0. “Percetakan sawah ini butuh waktu minimal 1 tahun. Itupun di luar proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan. Masa wabah Covid-19, cetak sawah belum proses tanam, keburu rakyat kelaparan akibat kekurangan pangan,” jelas Andi Akmal.

Andi Akmal meminta kepada Pemerintah untuk dapat lebih bijak dalam menjalankan pemerintahan ini. Terlebih di masa wabah pandemi Covid-19, akan memperlihatkan kecakapan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur sebuah negara yang sangat besar ini. Ia menyampaikan, pada evaluasi BPK, Pemerintah sudah mengakui bahwa masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan 2014-2019 itu belum termanfaatkan secara optimal.

Sehingga optimalisasi pemanfaatan sawah-sawah yang sudah dicetak periode 2014-2019 lebih baik dilakukan dari pada membuka lahan baru apalagi lahan gambut. “Pemerintah jangan membuat statement yang seperti mimpi saja. Mau bangun program anggarannya di-nol-kan. Terlalu naif,” tegasnya.

Akmal juga mengingatkan bahwa upaya mempercepat pencapaian surplus beras nasional 10 juta ton tahun sejak tahun 2014 belum signifikan mengurangi kegiatan impor Tanah Air. Bahkan sejak beberapa waktu terakhir ini tentara pun dilibatkan, yakni melalui kegiatan Tentara Mendukung Ketahanan Pangan (TMKP). Tapi tetap saja hingga kini belum terjadi perubahan terhadap stabilitas cadangan pangan nasional.

Akmal juga menegaskan, pernyataan pemerintah untuk membuat perencanaan cetak sawah di Kalimantan Tengah sekitar 900.000 hektare yang merupakan mayoritas tanah basah dan lahan gambut adalah ucapan ceplas-ceplos tanpa dasar. Dikatakannya, kepanikan akibat peringatan Organisasi Pangan Dunia (FAO) tentang adanya potensi kelangkaan pangan dunia sebagai dampak panjang dari pandemi Covid-19 memang harus disikapi. Tapi penyikapan itu mesti dilakukan dengan kemampuan negarawan yang mumpuni.

“Saya meminta Pemerintah jangan mengambil langkah yang hanya menghamburkan uang negara. Penyelamatan rakyat Indonesia akibat Covid-19 ini memang perlu dilakukan terutama memenuhi kebutuhan pangan. Pikir ulang program cetak sawah di lahan gambut, yang ibarat menggarami lautan, kerja keras tapi tiada hasil,” pungkas Akmal.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.