Demi Bisnis Gula, Penggusuran Tanah Masyarakat Adat di Sumut Masih Terus Terjadi

Konflik agraria di kawasan Danau Toba (dok. istimewa)

Jakarta, Villagerspost.com – Penggusuran tanah-tanah milik masyarakat adat di Sumatera masih terus terjadi. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan WALHI mencatat, demi bisnis gula, PTPN II bersama aparat TNI menggusur tanah adat Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Kampung Durian Selemak, Rabu (29/9) lalu.

“Hari ini kita melihat para perempuan berada di garis terdepan di wilayah-wilayah konflik agraria, mulai dari Deli Serdang, Tebo hingga Langkat. Mereka menghadapi gempuran represif perusahaan, tentara dan polisi. Kita patut mengangkat tangan untuk persatuan bagi mereka yang tengah berada di garis terdepan,” kata Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (1/10).

“Kabar terkini di lapangan telah terjadi penganiayaan dan pemukulan terhadap beberapa perempuan, anak-anak dan nenek-nenek oleh TNI dan PTPN II karena mempertahankan hak atas wilayah adatnya,” tambah Rukka.

Tindakan TNI dan PTPN II ini merupakan lanjutan dari penggusuran yang terjadi sebelumnya di kampung yang sama, yakni Durian Selemak (23/9), dan beberapa hari lalu penggusuran pertama oleh PTPN terjadi di Kampung pertumbukan (11/9).

Ketika melakukan penggusuran di Kampung Pertumbukan tanah seluas 60 hektare milik rakyat penunggu habis digusur oleh alat berat PTPN II dibantu sekitar 300 aparat TNI, 100 Brimob dan 200 security PTPN II.

Rencana penggusuran tanah ini berkaitan dengan pembangunan perkebunan tebu PTPN. Dari informasi yang diterima dari lapangan, pembukaan lahan untuk bisnis gula ini akan meluas dan menggusur setidaknya 4 (empat kampung), yaitu: Kampung Pertumbukan, Kampung Durian Selemak, Kampung Secanggang, dan Kampung Pantai Gemi.

Diketahui bahwa penggusuran ini merupakan pelaksanaan dari proyek pembangunan kebun tebu oleh PTPN II di Sumatera Utara berdasarkan klaim sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 seluas 1.530,71 hektare.

Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), HGU ini mengandung permasalahan prosedural, bahkan pelanggaran konstitusional, termasuk terdapat kejanggalan. Pertama, penerbitan HGU tanpa persetujuan Rakyat Penunggu dan prosedur yang jelas. Kedua, HGU Nomor 3 PTPN II tersebut tidak terletak di empat desa yang mereka sudah/sedang/akan digusur. Ketiga, PTPN II tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan HGU yang menjadi dasar klaim dan penggsusuran hingga saat ini.

Klaim sepihak, tindakan penggusuran dan pemukulan kepada Rakyat Penunggu dan petani ladang BPRPI menambah catatan buruk PTPN II dan aparat keamanan negara. Jauh sebelumnya PTPN II telah menyebabkan konflik agraria diderita oleh Rakyat Penunggu BPRPI di 83 desa seluas 262.313 hektar di seluruh Sumatera Utara (LPRA-KPA, 2020).

Sejak awal Pemerintahan Presiden Jokowi dimulai, BPRPI telah menyerahkan data wilayah adatnya sebagai prioritas untuk dituntaskan konfliknya dengan cara dilepaskan dari klaim PTPN/BUMN dalam kerangka reforma agraria bagi Rakyat Penunggu. “Seharusnya ini sudah dijalankan sebagai bukti konkrit keberpihakan pada masyarakat adat dan wilayah adatnya, termasuk tanah-tanah pertanian milik Rakyat Penunggu,” kata Sekjen KPA Dewi Kartika.

Berdasarkan situasi genting yang berlangsung saat ini, KPA, AMAN dan WALHI mengecam keras penggusuran dan kekerasan yang dilakukan PTPN II bersama tentara. Kelompok masyarakat sipil menuntut Presiden Joko Widodo agar segera memerintahkan kepada Menteri BUMN dan Direktur PTPN II untuk menghentikan tindakan penggusuran, pemaksaan dan kekerasan yang saat ini masih berlangsung di Kampung Durian Selemak, Langkat.

Panglima TNI juga didesak menghentikan keterlibatan tentara dalam penggusuran dan penganiayaan di Kampung Pertumbukan dan Durian Selemak. “Presiden harus turun langsung memeriksa situasi di lapangan, memerintahkan Menteri ATR/BPN dan Menteri BUMN untuk sesegera mungkin menuntaskan konflik agraria berkepanjangan ini dengan; mencabut HGU PTPN II dan mengeluarkan tanah rakyat dari klaim asset BUMN,” tegas Dewi.

KPA, AMAN dan WALHI mendesak Jokowi memerintahkan Menteri ATR/BPN dan Gubernur Sumut untuk memulihkan hak-hak Rakyat Penunggu yang telah dirampas dan direpresi oleh perusahaan. “Konflik ini merupakan kelanjutan dari warisan kolonial, dengan segera mengembalikan atau meredistribusi tanah klaim PTPN/BUMN sebagai pemilikan penuh masyarakat adat Rakyat Penunggu,” ujar Dewi Kartika.

Selain itu, jajaran kepolisian juga didesak untuk menjaga situasi, keselamatan dan keamanan Rakyat Penunggu. “Utamanya perempuan dan anak-anak. Sekaligus menindak tegas pelaku kekerasan terhadap masyarakat,” pungkas Rukka Sombolinggi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *