Desa Perbatasan Harus Bersaing dengan Negara Tetangga

Anggota DPRD Kalimantan Timut kunjungi desa perbatasan. Pemerintah akan membuat desa perbatasan bersaing dengan desa negara tetangga (do. dprd-kaltimprov.go.id)
Anggota DPRD Kalimantan Timur kunjungi desa perbatasan. Pemerintah akan membuat desa perbatasan bersaing dengan desa negara tetangga (dok. dprd-kaltimprov.go.id)

 

 

Jakarta, Villagerspost.com – Kerap terdengar selama ini, warga di desa-desa Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga, khususnya Malaysia, justru lebih sering menikmati pembangunan yang diterima di wilayah tetangga. Semisal menikmati jaringan listrik, jalan, sampai bertransaksi dengan menggunakan mata uang asing semisal ringgit Malaysia.

Hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menteri Desa PDTT Marwan Jafar pun memancangkan komitmennya untuk serius memperhatikan perbatasann menjadi kawasan baru yang tertata dan menjadikannya sebagai sebagai beranda bangsa Indonesia.

Marwan berjanji, desa perbatasan akan disulap menjadi wilayah yang punya daya saing ekonomi masyarakat desa setempat dengan negara tetangga. “Sejak awal saya selalu tegaskan bahwa daerah-daerah perbatasan adalah beranda depan negara, dan bukannya daerah belakang.  Saya akan semakin memrioritaskan pembangunan perbatasan di seluruh Indonesia. Desa perbatasan jangan kalah dengan negara tetangga,” ujar Marwan Jafar di Jakarta, Senin (21/9).

Agar rencana pembangunan kawasan perbatasan negara terlaksana, Marwan mengatakan, sudah melangsungkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Gubernur dan Bupati di wilayah Perbatasan Kalimantan, sebagai titik awal dari langkah nyata. Isinya, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan kesepahaman itu, pemerintah pusat dan daerah akan bersinergi untuk menjadikan perbatasan sebagai bagian pertumbuhan ekonomi daerah dan juga perekonomian nasional. “Tak hanya itu, pemerintah akan mendorong kawasan daerah perbatasan Negara memanfaatkan peluang kerjasama pembangunan regional,” ujar Marwan.

Pusat dan daerah, kata Marwan, perlu saling membantu dan mendorong pengembangan kawasan transmigrasi perbatasan. “Setiap provinsi, kabupaten atau kota, adalah pusat pertumbuhan ekonomi yang harus memanfaatkan potensinya,” ujarnya.

Perlu diketahui, pembangunan kawasan perbatasan darat di empat provinsi daerah perbatasan, yaitu: Provinsi Kalimantan Barat dengan Serawak-Malaysia, Provinsi Kalimantan Timur dengan Sabah-Malaysia, Provinsi Papua dengan Papua New Guinea (PNG), dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.

Dalam kebijakan mengelola wilayah perbatasan, Mendes Marwan mengatakan, yang semula cenderung berorientasi “inward looking” atau melihat ke dalam, diubah menjadi “outward looking” atau melihat keluar. Paradigma outward looking akan diarahkan pada pengembangan wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berfungsi sebagai pintu gerbang semua aktivitas, khususnya ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

“Saya akan mendorong daerah mengembangkan keunggulan wilayahnya, karena perlu keseimbangan antar wilayah.  Jangan sampai terjadi ketimpangan antar wilayah dan tak boleh ada satu daerah pun yang tertinggal terlalu jauh dari negara tetangga,” ujar Marwan.

Dalam penanganan kawasan perbatasan, Marwan mengatakan, perlu didukung komitmen politik yang kuat dari semua pihak di berbagai tingkatan pemerintahan dan pada stakeholders, juga master plan yang komprehensif. “Dan alokasi pembiayaan yang khusus sebagai stimulan atau perekat berbagai sumber dana yang ada,” ujarnya.

“Saya berharap agar desa atau kawasan pemukiman di wilayah perbatasan, lebih punya taraf hidup yang tidak kalah dengan negara tetangga. Harus lebih maju, karena di situlah beranda Negara Indonesia,” ujar Marwan. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *