Di Depan Jokowi, Kepala Desa Keluhkan Sulitnya Membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa

Pembangunan infrastruktur jalan desa menggunakan dana desa (dok. bantulkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Para kepala desa yang hadir dalam acara Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018, di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Rabu (25/7), mengeluhkan sulitnya pembuatan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ). Kesulitan itu diungkapkan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo yang hadir membuka acara tersebut.

Hari Wibowo, seorang kepala desa di Klaten misalnya, mengeluhkan sulitnya mengurus pajak dalam membuat SPJ dana desa. Kesulitan ini terjadi karena mayoritas warga desa tidak memiliki NPWP. “Realisasi antara perencanaan dan kenyataan di lapangan, dimana ada realisasi yang lebih dan kurang yang sulit untuk di-SPJ-kan,” keluhnya.

Selain itu, lampiran SPJ dana desa juga dirasa menyulitkan karena sangat tebal. “Ada di lampiran yang sangat tebal yang membutuhkan biaya penjilidan dan fotokopi yang kadang tidak dianggarkan. Keempat, soal permintaan mendadak dari warga,” keluh Hari.

Kesulitan serupa juga dikeluhkan oleh kepala desa di Temanggung Yamsudi. “Kesulitan pembuatan SPJ karena laporannya yang sangat tebal dan rinciannya banyak,” ujarnya.

Menanggapi keluhan itu, Presiden Joko Widodo mengatakan akan meminta kementerian terkait agar menyederhanakan aturan terkait lampiran SPJ dana desa. “Saya nanti bisa marahi ke Menteri Keuangan gitu loh. Buat blangkonya jangan tebal-tebal, jangan banyak-banyak dong, kepala desa sulit semuanya. Buat yang gampang,” kata Jokowi.

Jokowi juga berjanji akan segera menyampaikan masalah ini agar segera bisa diatasi. “Memang sangat sulit. Nanti pulang akan saya bicarakan. Nggih pun,” jawabnya kepada para kepala desa yang hadir.

Meski berjanji akan menyederhanakan mekanisme pelaporan, Jokowi tetap mengingatkan kepada para kepala desa agar menggunakan dana desa secara hati-hati. “Dana desa bisa menjadi pilar ekonomi nasional, kalau dana desa itu betul-betul bisa tepat sasaran sehingga menaikkan daya saing desa dan meningkatkan perekonomian di desa,” tegasnya.

Dana desa betul-betul uang berputar di bawah ini akan juga memberikan percepatan pada ekonomi di tingkat yang paling bawah di desa, sehingga kita harapkan juga ada stabilitas, misalnya irigasi sudah baik, jalan di desa, jalan produksi juga baik, sehingga ada juga nanti stabilitas pangan di situ juga akan tidak terganggu,” tambahnya.

Jokowi mengatakan, jika infrastruktur-infrastruktur di desa bisa terselesaikan, maka dana desa bisa digunakan untuk kepentingan lainnya seperti kesehatan, jambanisasi dan lainnya. “Saya lihat kemarin di Sumatera Selatan juga sangat bagus sekali. Ada sekian warga desa yang belum memiliki jamban dikerjakan karena memang itu diperlukan. Silakan,” paparnya.

Menurut Jokowi, dengan dikucurkannya dana desa, nantinya akan ada pemerataan di seluruh tanah air dan tidak ada ketimpangan antara desa dan kota serta wilayah barat, tengah, dan timur. “Percepatan pembangunan desa ini akan memberikan pemerataan kepada rakyat kita, tetapi memang harus tepat sasaran. Jangan sampai keliru tembakannya, harus tepat sasaran. Jangan yang namanya dana desa itu diecer-ecer, enggak akan kelihatan nanti,” jelasnya.

Karena itu, Jokowi meminta agar kepala desa untuk fokus dalam satu tahun 60% dana desa didayagunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa. Setelah itu, baru mengalokasikannya untuk keperluan lainnya.

“Rampung, nanti tahapan kedua kita akan masuk ke investasi di sumber daya manusia. Rampung, masuk lagi ke tahapan-tahapan berikutnya. Desa pun juga harus bekerjanya fokus seperti itu,” jelasnya.

Jokowi mengingatkan agar jangan sampai dengan dana desa yang ada ini menjadi masalah bagi kepala desa sehingga perlu hati-hati dalam penggunaannya. “Hati-hati, hati-hati, karena ini akan bermanfaat bagi rakyat di desa, masyarakat desa, bagi desa tetapi bisa menjadi malapetaka kalau penggunaannya awur-awuran sehingga bapak, ibu, dan saudara-saudara semua harus berhadapan dengan hukum,” tegas Jokowi.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *