Di Hadapan Komisi IV DPR, Amran Sulaiman Paparkan Rencana Ekspor Jagung

Produk jagung hasil petani dalam negeri (bkpd. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Meski harga jagung untuk pakan ternak masih tinggi dan pemerintah akhirnya harus mengimpor jagung sebanyak 130 ribu ton, namun Menteri Pertanian Amran Sulaiman rupanya tetap peraya diri, Indonesia berhasil mencapai swasembada jagung yang ditandai dengan surplus produksi jagung. Karena itu, saat melaksanakan rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (21/1), Amran pun tampak tak ragu memamparkan rencananya untuk melakukan ekspor jagung.

Amran Sulaiman impor menegaskan, pemerintah akan menyiapkan ekspor jagng ke Filipina. Ekspor tersebut akan dilakukan bertepatan dengan waktu panen raya di bulan Maret dan April. Sebab, pada saat itu diperkirakan kebutuhan telah tercukupi. “Jadi dipersiapkan dari sekarang. Tapi, dipastikan harga dalam negeri turun dulu di bawah Rp3.000 ya. Ini sekarang sedang menuju panen. Nanti panen raya Maret-April,” jelas Amran.

Selain itu, kata dia, ekspor juga dilakukan bila harga jagung di dalam negeri sudah menurun. “Itu dilakukan saat harga dalam negeri sudah turun di bawah Rp3.000,” ujarnya.

Terkait jumlah yang akan diekspor, Amran belum menyebutkannya. “Negaranya tetap, kita fokus ke Filipina. Tapi belum tahu (jumlah yang akan diekspor),” ujar Amran.

Terkait masalah impor jagung, Amran mengaku, pihaknya tak mempermasalahkan hal itu. Pasalnya, kata dia, Kementan sendiri telah menghentikan impor sebanyak 3,5 juta ton dengan nilai setara Rp10 triliun. “Kita kan menyetop impor 3,5 juta ton itu nilainya Rp10 triliun,” tegasnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso juga menyatakan Bulog menargetkan ekspor beras ke sejumlah negara tetangga pada pertengahan tahun 2019 mendatang. Target ini diprediksi akan berlangsung seusai panen raya pada pertengahan bulan April hingga akhir Mei 2019.

“Makanya kita targetkan bulan januari sampai april itu kita akan menyerap 1,8 juta ton beras dari petani. Kalau ditambah dengan sisa beras kita hasilnya bisa lebih dari 4 juta ton, kan kita masih punya sisa 2,1 juta,” kata Buwas.

Menurut Buwas, alasan lain dari ekspor ini adalah soal kapasitas gudang Bulog yang hanya sanggup menampung stok sebanyak 3,6 juta ton. Kalau dipaksakan, maka hasilnya bisa merusak beras secara perlahan. Untuk itu, ekspor merupakan langkah tepat untuk efisiensi dan menjamin pengawasan.

“Jadi, untuk mengawasi kelebihan itu, saya bekerjasama dengan beberapa menteri, termasuk menteri pertanian kita harus berupaya ekspor beras ke beberapa negera. Sudah kita petakan dan kita juga sudah membangun komunikasi, ternyata mereka juga membutuhkan beras,” katanya.

Meski demikian, Buwas mengaku belum bisa menjelaskan secara detail berapa total eksport yang akan berlangsung nantinya. Kemungkinan besar, tahap awal yang akan dikirim sekitar kurang lebih 100 ribu ton.

“Kita lihat perkembanganya nanti. Yang pasti bagaimana caranya supaya petani tidak dirugikan. Artinya disaat gabah harganya tinggi petani juga harus bisa jual dengan nilai jual yang tinggi. Disaat panen raya harus kita serap. Intinya kita berprinsip petani harus untung dan jangan dirugikan,” katanya.

Buwas juga menyatakan sangat hati-hati dalam menjalankan fungsi impor. Untuk komoditas jagung, ia menyampaikan Bulog mengimpor berdasarkan pesanan dan kebutuhan pengguna. ” Kami tidak menjualnya dipasar bebas dan sangat selektif dalam pendistribusiannya. Bulog tidak ingin impor yang dilakukan merugikan petani jagung”, ujarnya. Bulog, kata Buwas, tetap berkomitmen akan menyerap jagung petani disaat panen raya nanti.

Selain membahas soal rencana ekspor jagung, rapat tersebut juga membahas anggaran Kementerian Pertanian. Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPR menyetujui anggaran subsidi pupuk APBN tahun 2019 sebesar Rp29 triliun atau setara dengan 9,55 juta ton. Komisi IV juga menyetujui pelaksanaan kegiatan pinjaman hibah luar negeri dan meminta pemerintah melakukan pembayaran kekurangan subsidi pupuk 2015 sampai 2017.

Komisi IV dalam rapat tersebut juga menyetujui dana alokasi khusus tahun 2018 bidang pertanian. “Komisi IV meminta Kementan melakukan koordiansi dengan pemerintah daerah melakukan verifikasi dan konfirmasi luas lahan baku sawah. Keenam meminta revisi Inpers nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras,” bunyi kesimpulan tersebut.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *