Didemo Kepala Desa, Pemerintah Segera Revisi PP Desa | Villagerspost.com

Didemo Kepala Desa, Pemerintah Segera Revisi PP Desa

Suasana sebuah desa (blog ub ac id)

Suasana sebuah desa. Pemerintah berjanji akan merevisi PP Desa (blog ub ac id)

Jakarta, Villagerspost.com – Pemerintah berjanji akan segera merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa atau PP Desa khususnya terkait aturan percepatan pencairan Dana Desa. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengemukakan, revisi atau perubahan terhadap PP Desa itu telah masuk dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2015.

“Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 akan diprakarsai dan dikoordinasikan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerat Tertinggal, dan Transmigrasi dengan melibatkan seluruh instansi terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri,” kata Pratikno dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (28/5).

Janji pemerintah merevisi PP Desa itu disampaikan Mensesneg Pratikno menanggapi tuntutan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/5) siang.

Dalam aksinya itu, para perangkat desa menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, percepatan revisi PP 43 Pasal 81 dan Pasal 100, terkait dengan kewenangan hak asal usul, yaitu mengerucutnya pengelolaan tanah bengkok (tanah desa). Kedua, menuntut percepatan turunnya dana desa. Ketiga, menuntut Presiden Jokowi melaksanakan nawacita. Salah satunya adalah membangun dari desa.

Terkait perubahan PP Desa sendiri, Pratikno mengemukakan, subtansi perubahan PP Desa yang sedang dilakukan pemerintah meliputi pengaturan mengenai kewenangan, penggabungan desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Laporan Kepala Desa, Pengangkatan Kepala Desa, Musyawarah Desa, serta penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. “RPP revisi PP Nomor 43 Tahun 2014 itu diharapkan selesai pada bulan Juni 2015 ini,” ungkap Pratikno.

Terkait tuntutan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa agar pemerintah mempercepat pencairan alokasi Dana Desa, Mensesneg Pratikno meminta agar mereka memastikan terlebih dahulu Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kabupaten yang memuat pos atau mata anggaran Dana Desa dari APBN yang telah disahkan oleh Gubernur. Selain itu, Mensesneg juga meminta para Kepala Desa dan Perangkat Desa itu agar memastikan mengenai Perda yang berupa Peraturan Bupati tentang rincian Dana Desa di masing-masing Kabupaten.

Sementara terkait aksi unjuk rasa para kepala desa dan aparat desa di Istana Negara, Rabu (27/5) kemarin, pihak APDESI membantah aksi itu dilakukan oleh mereka. Ketua DPP APDESI Sindawa Tarang mengatakan, aksi itu di luar perintah yang digariskan organisasi APDESI.  “Demonstrasi itu ditunggangi oleh oknum tertentu dan dipolitisir. Beberapa pengurus Apdesi yang datang itu karena ada oknum yang menyebarkan email dan SMS atas naman saya,” ujar Sindawa.

Pihak APDESI sendiri, kata Sindawa, sebelumnya sudah meminta para kepala desa dan perangkat desa untuk mengabaikan ajakan untuk melakukan aksi di Istana Negara itu. “Setelah itu, saya mendapatkan laporan dari penggurus Apdesi Jawa Barat yang membubarkan diri tidak jadi berangkat, dan dari Banten tadinya 30 bis, juga tidak jadi berangkat. Yang berangkat mungkin hanya dari Jatim dan Jateng dan itu pun tidak banyak,” katanya menjelaskan.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *