Dihalangi Aparat, Nelayan Dadap Gagal Adukan Kodim Tangerang ke KSAD | Villagerspost.com

Dihalangi Aparat, Nelayan Dadap Gagal Adukan Kodim Tangerang ke KSAD

Nelayan Dadap, tangerang saat melakukan audiensi dengan pihak pemprov Banten (dok. lbh jakarta)

Jakarta, Villagerspost.com – Nelayan warga Kampung Dadap Baru, Tangerang, gagal mengadukan adanya upaya “intimidasi” yang dilakukan aparat TNI dengan dalih melakukan Karya Bakti TNI, ke pihak Kepala Staf Angkatan Darat dan Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD). Mereka akhirnya menggelar dialog dengan pihak TNI di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Isul, seorang warga Dadap mengatakan, para warga yang umumnya nelayan, merasa terintimidasi dengan kehadiran pasukan TNI dari Kodim 0506 Tangerang, sejak 15 Desember lalu. Dalihnya melakukan Karya Bakti TNI tetapi mereka datang dengan bersenjata lengkap,” kata Isul dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (28/12).

Menurut dia, kehadiran anggota TNI- AD itu ditenggarai untuk menjaga pembangunan proyek rumah susun yang dibangun Pemda tangerang dan rencana pembangunan jembatan reklamasi yang menghubungkan pulau C dan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). TNI-AD Kodim 0506 Tangerang mengawal alat-alat berat masuk untuk mendirikan tiang panjang.

Proyek rusun dan jembatan reklamasi ditolak warga nelayan kampung baru dadap karena tidak memiliki amdal, tidak terbuka dan tidak melibatkan partisipasi warga. “Kehadiran aparat TNI-AD dengan senjata lengkap di wilayah Kampung Dadap membuat situasi mencekam seakan kampung nelayan Dadap adalah wilayah perang. Aparat TNI berjaga selama 24 jam berganti-gantian,” kata Isul.

Warga pun menuntut agar Dandim dan jajaran Korem segera menarik prajurit bersenjata lengkap dari Kampung Dadap. “Masyarakat kampung baru nelayan Dadap terintimidasi dengan kehadiran TNI- AD, kehilangan hak atas rasa aman,” kata Isul.

Para nelayan didampingi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan LBH Jakarta, pada Rabu (27/12) mencoba mengadukan kasus ini ke Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan POM TNI AD. Namun upaya mereka gagal karena dihalangi aparat TNI dan Polri.

“Kami mengadukan intimidasi ini karena warga sudah kehilangan hak atas rasa aman sesuai dengan pasal 30 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM,” kata Nelson Simamora, pengacara warga Dadap dari LBH Jakarta.

Saat warga berkumpul di LBH Jakarta belasan anggota TNI dan Polisi melarang warga menuju ke ke Mabes TNI dan POM AD dengan alasan tidak memiliki izin. Setelah perdebatan alot dengan kuasa hukum akhirnya perwakilan warga diperbolehkan menuju KSAD dan POM TNI-AD namun ditengah jalan (stasiun Gambir) Warga kembali di hadang anggota TNI AD dan Polsek Gambir. Warga memutuskan kembali ke LBH untuk melakukan dialog ke dengan perwakilan TNI.

Dalam pertemuan itu, hadir perwakilan dari Korem 052/Wijayakrama untuk mendengarkan keluhan warga. Dandim Tangerang disebut sudah mewujudkan permintaan warga untuk menarik kegiatan prajurit TNI di Kampung Baru Dadap. Danrem 052 Kolonel Iwan Setiawan disebut akan datang untuk bertemu warga, Kamis (28/12), untuk mediasi bersama.

“Tugas saya hanya mendengarkan keluhan-keluhan dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu, baru kita sampaikan pada pimpinan. Jadi besok Danrem mau ketemu dengan warga tempatnya di Kampung Dadap,” tutur Kasi Intel Korem Barat 052 Mayor Bangun Siregar.

Sementara itu, LBH Jakarta menilai pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI AD yang diduga untuk menjaga proyek rusun dan jembatan bertentangan dengan fungsinya yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 dan UU Nomor 3 Tahun 2002. Nelsonjuga mengecam keras tindakan polisi yang menghadang warga saat hendak ke Mabes TNI AD.

“Kita mengecam keras ya hak warga untuk mengadu ke KSAD dan POM AD, dibatasi dengan cara dihadang. Untuk sementara ini, kita masih nunggu tindak lanjut dari penarikan TNI ini dulu,” kata Nelson.

Tigor Hutapea dari KIARA yang mendampingi warga Dadap mengatakan, pihak akan tetap mengajukan tuntutan kepada KSAD dan POM AD. Warga meminta agar pihak POM AD memeriksa Komandan Kodim 0506 Tangerang atas pelanggaran hukum dan kode etik TNI.

Warga, kata Tigor, juga meminta agar pihak TNI AD memberikan sanksi kepada Komandan Kodim 0506 Tangerang beserta jajarannya. “Kami juga meminta agar TNI AD menarik anggotanya yang mengawal proyek di Kampung Baru Dadap. TNI AD harus memastikan tidak turut serta dalam proyek-proyek swasta maupun pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian bagi rakyat,” tegas Tigor. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *