Diintimidasi Perusahaan Sawit, Warga Desa Olak-Olak Mengadu ke Komnas HAM dan KSP

Warga Desa Olak-Olak menentang keberadaan perusahaan sawit PT Sintang Raya, yang dinilai menyeroot lahan mereka (dok. agra kalbar)
Warga Desa Olak-Olak menentang keberadaan perusahaan sawit PT Sintang Raya, yang dinilai menyeroot lahan mereka (dok. agra kalbar)

Jakarta, Villagerspost.com – Warga Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, hari ini Senin (8/8), mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komnas HAM. Mereka datang untuk mengadukan adanya intimidasi yang mereka terima dari perusahaan perkebunan sawit PT Sintang Raya, terkait konflik lahan. Kasus itu sendiri, menurut para warga belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

“Penolakan warga terutama petani terhadap perkebunan PT Sintang Raya telah berujung pada penindasan, kekerasan serta intimidasi yang dilakukan sewenang-wenang oleh aparat,” kata Musri, salah satu warga yang menjadi korban konflik ini.

Buktinya, dua hari lalu, empat orang warga yang memprotes penyerobotan lahan mereka oleh perusahaan malah ditetapkan sebagai tersangka dan mendapatkan panggilan dari Polres Mempawah. Sejak tanggal 23 hingga 30 Juli lalu 2016, juga telah terjadi penangkapan terhadap lima orang warga. Beberapa diantaranya bahkan telah dijatuhi vonis penjara antara satu hingga dua tahun.

Eskalasi konflik di Desa Olak-Olak makin meningkat pasca adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan, HGU PT Sintang Raya batal demi hukum melalui putusan No. 36/G/2011/PTUN-PTK. Putusan itu juga diperkuat melalui Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dengan No. 22/B/2013/PT.TUN.JKT dan Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/TUN.2013.

Selain itu ada pula putusan MA yang menolak PK yang diajukan PT Sintang Raya dengan No.152 PK/TUN/2015. Namun demikian, pemerintah tidak segera menjalankan amar putusan pengadilan tersebut.

Konflik lahan yang terjadi di Kubu Raya menambah daftar panjang konflik agraria di negara ini. Tahun 2015 saja, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi 252 konflik agraria dengan luas areal konflik seluas 400.430 ha dan melibatkan 108.714 KK. Dari 252 konflik, yang tertinggi adalah konflik agraria di sektor perkebunan, mencapai 50% dari total jumlah konflik.

Dalam kesempatan mengadukan kasus ini ke KSP, para warga diterima oleh Jaleswari Pramodhawardani dan Abetnego Tarigan dari Deputi V KSP bidang Politik, Hukum, Keamanan dan HAM. Para warga ingin mendiskusikan lebih lanjut tentang rencana kunjungan KSP untuk melihat langsung kondisi di lapangan yang sedang dihadapi masyarakat.

Sementara dengan Komnas HAM, para warga bertemu langsung dengan salah satu Komisioner Komnas HAM Siti Noor Laila. Komnas HAM juga memiliki agenda untuk turun ke lapangan dan berdialog langsung dengan masyarakat korban. Sampai saat ini, masih banyak warga bertahan di Komdaham karena merasa takut untuk pulang.

“Kami selaku warga Desa Olak-Olak, Kecamatan Kubu Raya meminta aparat kepolisian untuk menghentikan segala bentuk ancaman dan intimidasi, serta membebaskan para petani yang telah ditahan. Selain itu, kami juga ingin adanya tindakan penanganan dan pemulihan situasi yang berdampak trauma terutama pada kaum perempuan dan anak-anak,” kata Aris, warga Desa Olak-Olak lainnya.

Warga menilai, dalam kasus ini pemerintah juga bertanggung jawab karena memberikan perizinan tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah tersebut juga diperparah dengan memberikan perlindungan kepada PT Sintang Raya, serta mengabaikan amar putusan pengadilan.

Rahman, warga desa Olak-Olak lainnya juga menilai aparat keamanan telah berpihak kepada perusahaan karena melakukan pengamanan, intimidasi hingga kriminalisasi terhadap warga yang melakukan tuntutan atas hak-haknya. Karena itulah, kata dia, warga mengadu kepada KSP dan Komnas HAM agar kedua lembaga itu melakukan investigasi ke wilayah konflik untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran HAM.

“Jika perlu menuntut kepolisian setempat untuk menghormati hak asasi warga, serta memastikan warga terlindungi hak-haknya, baik perempuan maupun laki-laki, selama proses evakuasi, di lokasi pengungsian hingga kembali lagi ke desa dengan aman,” pungkas Rahman. (*)

Ikuti informasi terkait konflik lahan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *