Dinilai Strategis, Industri Tembakau Harus Dilindungi UU

Petani tembakau bersiap memanen hasil kebunnya (dok. pemkab ponorogo)

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertembakauan DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, industri tembakau sangat strategis untuk menunjang perekonomian nasional. Dalam industri ini ada banyak petani kecil, buruh, sampai pedagang kecil yang harus dilindungi. “Untuk itulah industri tembakau nasional wajib dilindungi oleh regulasi setingkat undang-undang,” ujarnya usai mengikuti rapat Pansus dengan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1).

Dalam rapat tersebut, kata Hendrawan, INDEF dan KPPU sendiri mengatakan industri ini sangat strategis. Perannya dalam perekonomian nasional sangat tinggi. Sangat unik ada negara yang punya industri seperti ini. “Kalau di Amerika Serikat ada empat industri strategis, gandum, jagung, kedelai, dan kapas yang betul-betul mendapat fasilitas dan proteksi dari pemerintahnya agar menjadi pilar kedaulatan pangan mereka,” jelas politikus PDIP ini.

Hendrawan memberi argumen tentang pentingnya proteksi negara terhadap industri tembakau ini. Selain penerimaan pajak yang tinggi dari cukai, industri tembakau nasional punya daya saing yang kuat. Bahkan, konten lokal dan serapan tenaga kerjanya sangat tinggi.

“Jadi, industri seperti ini harus mendapat proteksi dari regulator. Bukan justru dikejar-kejar dan dihantui oleh peraturan-peraturan yang mencekik,” tegasnya.

Sampai saat ini, kata dia, DPR dan pemerintah masih berseberangan dalam memandang industri tembakau. Pemerintah, lebih senang persoalan pertembakauan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen) karena lebih fleksibel.

“Jadi bila ada perubahan mudah direvisi. Kalau diatur dalam UU, sulit prosedurnya bila ingin mengajukan revisi,” papar Hendrawan.

Sementara bagi DPR justru sebaliknya. Industri tembakau yang dinilai begitu strategis dan menghidupkan banyak orang harus dilindungi regulasi setingkat UU. “Ini industri strategis yang harus diproteksi secara kuat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama anggota Pansus RUU Pertembakauan Ibnu Multazam mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU Pertembakauan yang kini sedang dibahas DPR. “DIM pemerintah itu penting untuk melanjutkan pembahasan RUU ini agar cepat diundangkan. Selama ini pembahasan RUU Pertembakauan terkendala oleh sikap pemerintah yang belum menyerahkan DIM kepada Panitia Khusus,” ujarnya.

Politikus PKB itu mendesak pimpinan Pansus menjelaskan kepada Pimpinan DPR agar segera berkirim surat kepada presiden untuk menyelesaikan persoalan DIM. “Kalau sepakat RUU ini sangat strategis. Kita harus berusaha meyakinkan pemerintah untuk mengeluarkan DIM, sehingga kita bisa membahasnya,” kata Ibnu.

Anggota Komisi IV DPR RI tersebut menilai, bagaimana pun RUU ini harus segera diundangkan. Apalagi, sambung Ibnu, INDEF dan KPPU juga sangat mendukung kebutuhan payung hukum terhadap industri pertembakauan.

“Tantangan ini harus dijawab oleh kita semua. Pimpinan DPR harus bersurat kepada presiden untuk menanyakan DIM atas tindak lanjut RUU ini. Semua pihak memandang UU ini sangat strategis. Kontribusinya bagi APBN bahkan nomor tiga. Kenapa sekarang mandeg?” ujarnya.

Anggota Pansus Pertembakauaan DPR M. Misbakhun juga menilai, sangat ironis bila Pemerintah Indonesia tak melindungi industri tembakau yang sudah menghidupkan perekonomian nasional. Dia mengatakan, selama ini, industri tembakau nasional telah menyumbang lebih dari Rp300 triliun bagi APBN.

Dia menegaskan, bila negara tak melindungi industri tembakau nasional, maka isu ini akan rentan disusupi asing lewat lembaga swadaya asing yang ada di Indonesia. Jangan sampai lembaga swadaya asing mengambil kepentingan untuk memanfaatkan isu ini dan memasukkan komoditas tembakaunya ke Indonesia.

“Kalau negara tidak hadir di sini dan hanya bicara penerimaan, tidak bicara perlindungan, saya kira nanti akan dimanfaatkan oleh kepentingan asing untuk menanamkan pengaruhnya di negara kita,” tegas Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu mengakui, Pansus tak menampik ada isu kesehatan dalam membahas RUU Pertembakauan ini. “Tapi antara isu kesehatan dan industri komoditas berbeda domain. Untuk itu perlu ada regulasi yang mengaturnya,” ujarnya.

Indonesia, kata Misbakhun, tak perlu takut berbicara isu tembakau, karena sudah meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Ironisnya. Pemerintah Amerika Serikat yang jadi pemrakarsa FCTC malah keluar dari ratifikasi ini. AS sendiri ingin melindungi komoditas strategisnya. Dan tembakau adalah industri strategis Indonesia yang wajib dilindungi.

“Asosiasi petani tembakau Virginia di Amerika ada di mana-mana. Mereka menjual bibit dan tembakau. Industri tembakau Virginia untuk rokok putih. Sementara Indonesia rokoknya sangat khas dan spesifik, yaitu kretek. Tembakau-tembakau lokal Indonesia menghasilkan hal yang sangat spesifik,” jelas Misbkhun.

Sayangnya, sambung dia, pemerintah tak mau hadir dalam rapat-rapat Pansus. Padahal, DPR punya kepentingan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pertembakauan versi pemerintah. RUU Pertembakauan yang jadi inisiatif DPR sampai saat ini terhambat oleh sikap pemerintah yang belum mau menyerahkan DIM.

“Saya hargai Pimpinan Pansus yang selalu membuka rapat ini dengan terbuka. Sedangkan pemerintah untuk hadir saja tidak mau. RUU ini bisa terkatung-katung. INDEF dan KPPU bicara tembakau sebagai komoditas. Soal kesehatan itu bicara isu lain, karena domiannya berbeda. Bayangkan, industri tembakau menyumbang hampir Rp300 triliun. Masak negara tidak berusaha melindungi komoditas yang begitu penting dan strategis,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *