Diresmikan Jokowi, Legalitas PLTU Batang Dipertanyakan | Villagerspost.com

Diresmikan Jokowi, Legalitas PLTU Batang Dipertanyakan

Nelayan Batang menolak PLTU Batang. JBIC Bank Jepang yang akan danai proyek ini, mempertimbangkan untuk membatalkan (dok. greenpeace)

Nelayan Batang menolak PLTU Batang. JBIC Bank Jepang yang akan danai proyek ini, mempertimbangkan untuk membatalkan (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Langkah Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU) Batang dipertanyakan. Proses peletakan batu pertama pembangunan PLTU itu dipertanyakan legalitasnya mengingat masih banyaknya perlawanan warga Batang terutama dari empat desa yang tidak ingin lahan sawah mereka yang subur dan wilayah konservasi lautnya hilang akibat proyek itu.

Langkah Jokowi melakukan peresmian proyek itupun disayangkan Greenpeace yang selama ini bersama elemen masyarakat lainnya aktif menyuarakan dukungan kepada masyarakat Batang yang menolak pembangunan PLTU Batang. Greenpeace menyayangkan tindakan proponen (sekelompok orang pendukung proyek PLTU Batang-red) yang mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan  peletakan batu pertama megaproyek energi kotor yang kontroversial ini.

Sebagai proyek kerjasama pemerintah dan swasta, pendanaan PLTU batubara Batang sepenuhnya akan ditanggung oleh investor swasta, dimana JBIC (Japan Bank for International Cooperation) berencana menjadi pendana utama proyek senilai Rp56 triliun. JBIC berencana akan menanggung 70% dari nilai proyek. Rencana pembangunan PLTU Batang telah tertunda selama hampir 4 tahun karena penolakan yang kuat dari warga sekitar PLTU Batang, dan penolakan para pemilik lahan untuk menjual lahannya bagi proyek ini.

PT BPI (Bhimasena Power Indonesia) telah tiga kali gagal memenuhi tenggat waktu financial closing –proses penandatanganan pencairan pendanaan– proses ini tidak bisa dilakukan karena beberapa persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh PT BPI. Salah satu penyebab utamanya adalah proses pembebasan lahan yang belum tuntas.

“Groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek ini hanya bisa dilakukan jika proses financial closing sudah selesai, financial closing hanya bisa dilakukan jika PT BPI telah menuntaskan proses pembebasan lahan untuk proyek ini,” kata Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Arif Fiyanto, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (28/8).

Arif mengatakan, sampai hari ini, masih ada sekitar 20 hektare lahan yang dipertahankan oleh pemiliknya. Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan aspirasi rakyat Batang yang menentang proyek energi kotor ini.

“Presiden Jokowi harus mengutamakan hak warga Batang diatas kepentingan korporasi, keselamatan dan kepentingan Rakyat Batang tidak bisa dikorbankan atas nama investasi dan pembangunan,” tegas Arif.

Sampai hari ini masih ada sekitar puluhan pemilik lahan yang tetap mempertahankan lahannya, karena lahan pertanian mereka adalah sumber penghidupan dan matapencaharian mereka satu-satunya. Salah seorang pemilik lahan yang masih mempertahankan sawahnya, Cayadi, mengaku kecewa dengan langkah Jokowi ini.

“Terus terang saya sangat kecewa dengan Presiden Jokowi, dulu kami memilih beliau karena kami percaya dengan janjinya yang akan mendengar suara rakyat Batang yang menentang pembangunan PLTU Batang, sekarang Presiden Jokowi malah datang ke kampung dan katanya meresmikan proyek ini, saya bahkan dilarang mendekat ke lokasi acara. Saya akan tetap mempertahankan lahan saya sampai kapanpun,” kata Cayadi yang merupakan warga desa Karanggeneng.

Selain proses pembebasan lahan yang belum tuntas, dan belum selesainya proses financial closure, warga Batang juga sedang menunggu hasil dari gugatan mereka ke JBIC yang menggunakan mekanisme internal Bank Jepang tersebut. Selain itu warga Batang, juga sedang mengajukan gugatan terhadap SK Gubernur Jawa Tengah terkait penetapan lokasi pengadaan lahan bagi pembangunan PLTU Batang.

“Presiden Jokowi sepertinya mendapatkan informasi yang keliru dari bawahannya, peresmian peletakan batu pertama PLTU Batang ini bukan hanya belum bisa dikatakan sah secara hukum, karena berbagai persyaratan yang belum terpenuhi, tindakan Presiden Jokowi ini berisiko mencederai reputasinya di dunia internasional,” pungkas Arif Fiyanto.

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *