Diskusi IOJI: UU Lingkungan tak Efektif, Perlu UU Khusus Lindungi Ekosistem Laut

Diskusi panel tentang pelindungan ekosistem laut yang diselenggarakan IOJI (d0k. ioji)

Jakarta, Villagerspost.com – Guru Besar Ilmu Hukum Lingkungan Internasional dari Universitas Maastricht, Belanda, Prof. Michael Faure mengatakan, undang-undang lingkungan yang ada saat ini tidak efektif dalam menangani krisis lingkungan di era antroposentris (yang lebih berat pada kepentingan manusia). Hal itu disampaikan Faure, dalam diskusi panel tentang Keadilan dan Hukum Lingkungan Laut, yang diselenggarakan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), secara luring di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dan daring melalui zoom, Kamis (22/9).

Diskusi panel tersebut merupakan bagian dari acara The Indonesia-Netherlands Legal Update (INLU) 2022 diadakan di Jakarta dari tanggal 19-29 September 2022. “Undang-undang lingkungan yang ada terbukti efektif sampai batas tertentu, banyak dari undang-undang tersebut berfokus pada domain terestrial dalam yurisdiksi nasional, bukan dalam ranah kelautan,” ujar Faure.

Dalam diskusi tersebut dipaparkan, planet bumi memang sedang menghadapi tiga krisis besar, yaitu perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan polusi besar-besaran. Praktik ekonomi berkontribusi pada krisis global ini.

Menanggapi masalah ini, Direktur Eksekutif IOJI Dr. Mas Achmad Santosa menekankan perlunya mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan laut yang kuat dalam hukum lingkungan laut. Beberapa prinsip dalam paradigma new ocean ini telah tertuang dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

“Hukum lingkungan laut perlu dikembangkan untuk membantu masyarakat internasional beralih dari ekonomi laut yang tidak berkelanjutan menuju ekonomi laut yang berkelanjutan,” kata pria yang akrab disapa Mas Ota itu.

Selain masalah lingkungan, pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kerja paksa juga terjadi di laut. Dr. Marzuki Darusman, Chair of the Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST), menyoroti isu-isu penting terkait HAM dan hak-hak pekerja di industri perikanan di Asia Tenggara. Sedikitnya 17.000 pekerja di kapal ikan diperbudak saat bekerja di perairan Asia Tenggara.

“Tiga tantangan utama dalam melindungi pekerja di kapal ikan adalah kurangnya ratifikasi konvensi-konvensi kunci, tumpang tindih kewenangan di industri perikanan, dan sulitnya pemantauan kapal dan perlindungan HAM di laut,” ujar Marzuki.

Fadilla Octaviani, COO IOJI, juga menjelaskan tentang risiko HAM dan pekerja di sepanjang rantai pasok seafood, khususnya terhadap pekerja migran Indonesia pelaut perikanan. Serangkaian rekomendasi kebijakan pun disampaikan untuk mengatasi risiko-risiko ini, termasuk pengembangan hukum dan kebijakan di tingkat nasional, regional, dan internasional serta peningkatan sistem dan praktik penegakan hukum.

Melindungi ekosistem laut dan HAM di laut membutuhkan pemantauan dan penegakan maritim yang efektif. Dr. Samuel H. Kowaas, selaku Direktur Informasi dan Data Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI), memaparkan tentang perkembangan satelit dan teknologi informasi dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. Dia menekankan manfaat dari transformasi digital dalam penegakan hukum di laut, seperti pengambilan keputusan yang lebih cepat, format data yang seragam, waktu respon/relay yang lebih singkat, dan biaya operasional yang lebih rendah.

Diskusi tentang kerangka hukum inovatif untuk penerapan prinsip strong sustainable development dalam tata kelola ekosistem karbon biru dibawakan oleh Direktur di IOJI, Stephanie Juwana. “Ekosistem karbon biru khususnya mangrove saat ini mengalami penurunan dan degradasi,” ujar Stephanie.

Selain itu, ada beberapa tantangan dan isu tata kelola di Indonesia yang memperparah kondisi tersebut. Dengan demikian, ada beberapa instrumen perlindungan inovatif yang potensial untuk dikembangkan seperti Ecologically or Biologically Significant Marine Areas (EBSA) dan Other Effective Conservation Measures (OECM).

“Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga dan mengelola ekosistem karbon biru,” tegas Stephanie.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published.