Dituntut Ringan, Kapal Jumbo MV Hai Fa Pencuri Ikan di Perairan RI Seharusnya Ditenggelamkan | Villagerspost.com

Dituntut Ringan, Kapal Jumbo MV Hai Fa Pencuri Ikan di Perairan RI Seharusnya Ditenggelamkan

Kegiatan transshipment ikan tuna di Samudera Hindia (Dok. Greenpeace)

Kegiatan transshipment ikan tuna di Samudera Hindia (Dok. Greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Sikap tegas pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menindak pelaku illegal fisihing mulai mendapat ujian berat. Kapal asing berbendera Panama MV Hai Fa yang ketahuan melakukan aksi pencurian ikan di perairan Indonesia alih-alih dihukum ditenggelamkan, oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan di Pengadilan Negeri Ambon malah “hanya” dituntut hukuman denda Rp200 juta, subsider penjara 6 bulan kepada nakhoda.

Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia pun menyesalkan lemahnya tuntutan Jaksa di Pengadilan Negeri Ambon tersebut. “Hal ini terjadi justru di tengah Indonesia gencar melakukan penegakan hukum di laut, termasuk dengan menggelamkan kapal-kapal ikan asing,” kata Ketua Umum KNTI Riza Damanik kepada Villagerspost.com, Senin (23/3).

KNTI menilai upaya penegakan hukum terhadap kapal MV Hai Fa dapat dilakukan secara berlapis. Indikasinya, kapal itu tidak menyalakan vessel monitoring system (sistem pengawasan kapal), tidak memiliki Surat Layak Operasi (SLO), serta melanggar UU Konservasi Sumber Daya Hayati dengan menangkap ikan Hiu Martil dan Hiu Koboi. “KNTI juga menyayangkan diabaikannya fakta lain bahwa kapal ini mempekerjakan tenaga kerja asing,” ujar Riza.

Padahal sangat jelas Pasal 29 Ayat (1) UU Perikanan yang hanya membolehkan warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dalam melakukan usaha perikanan di wilayah Indonesia. Kapal yang diperbolehkan hanya dengan menggunakan kapal yang berbendera Indonesia di zona perairan territorial dan kepulauan. Termasuk pelanggaran penggunaan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia sebagaimana ditegaskan Pasal 35 Ayat (1) UU Perikanan.

KNTI menilai seharusnya penuntut umum mendasarkan tuntutan bahwa kejahatan pencurian ikan adalah suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). “IUU Fishing berdampak luas tidak terbatas pada devisa negara dan sumber daya alam tetapi juga hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang akan merugi akibat dari IUU Fishing,” tegas Riza.

KNTI berpandangan tidak cukup melakukan penuntutan kepada nakhoda kapal MV Hai Fa asal China yang bernama Zhu Nian Lee. Tetapi perlu diperluas dengan mengidentifikasi potensi penuntutan kepada perusahaan di belakang layar yang diduga terlibat dalam aktivitas usaha MV Hai Fa di perairan Indonesia.

KNTI menilai lemahnya penegakan hukum terhadap MV Hai Fa akan berdampak tersanderanya proses penegakan hukum terhadap kapal ikan asing yang mencuri di perairan Indonesia di kemudian hari. “KNTI berharap pada akhirnya Hakim dapat mengambil keputusan yang adil dan memberikan efek jera, termasuk dengan menyita kapal MV Hai Fa,” ujarnya.

Tuntutan yang terhitung ringan itu juga disayangkan oleh Wakil Ketua Tim Satgas Anti Mafia Illegal Fishing Yunus Husen. Yunus menilai, aksi yang dilakukan kapal tersebut adalah tindak pidana illegal fishing yang seharusnya ditenggelamkan. “Menurut saya SPB (Surat Persetujuan Berlayar) yang terbit duluan itu kan seharusnya tidak dapat sebelum SLO diterbitkan dari PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). Seharusnya Hai Fa nggak bisa berlayar,” kata Yunus Husen, Jumat (20/3) kemarin.

Pada prinsip penerbitan izin, seharusnya SPB diterbitkan syahbandar pelabuhan, setelah SLO lebih dahulu diterbitkan oleh PSDKP KKP. Kapal MV Hai Fa tidak memiliki SLO, tetapi justru memiliki SPB.

“Sebenarnya dulu terjadi seperti itu. SPB itu kewenangan (Kementerian) Perhubungan ya, dia tidak bisa diterbitkan sebelum ada SLO. Kan sudah disepakati di tingkat pusat mereka akan keluarkan SPB setelah SLO,” paparnya.

Dia juga tidak bisa menerima argumen jaksa yang menyebut peranti VMS kapal itu mengalami kerusakan dan bukannya sengaja dimatikan. Yunus memastikan, MV Hai Fa mematikan VMS saat ditangkap di Pelabuhan Wanam, Kabupaten Merauke, Sabtu (27/12/2014) lalu. “VMS mati, itu yang dilihat,” tegasnya.

Karena itu kata Yunus, pihaknya masih akan terus berjuang hingga keadilan bisa didapat dan kapal penangkap ikan berukuran jumbo (4.306 Gross Ton) itu bisa ditenggelamkan agar memberikan efek jera. “Belum selesai, dan kita belum boleh kecewa, baru tuntutan awal ya. Kita kawal sama-sama agar lebih transparan dan hati-hati. Kalau nggak puas ada tindakan hukum lagi, bisa banding kasasi yang memang tidak ada batasannya yang ketat seperti tingkat pertama,” tegasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *