DPD: Stok Beras di Daerah Cukup, Impor tak Perlu

Stok beras di gudang bulog.  (dok. kemendag.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komite II Dewan Perwakilan Daerah menegaskan, stok beras di daerah melimpah, sehingga pemerintah tidak perlu melakukan impor beras. Mayoritas anggota Komite II DPD mengaku, mereka telah melakukan survei di wilayahnya masing-masing pada saat reses, hasilnya, diketahui bahwa stok dan ketersediaan beras cukup, bahkan aman sampai masuk panen raya pada awal Februari 2018.

“Kebijakan impor beras, meskipun hanya 500 ribu ton akan berdampak negatif ke petani yang sebentar lagi akan memasuki masa panen raya,” kata Wakil Ketua Komite II DPD Aji M. Mirza Wardana, dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Kamis (18/1).

Hal lain yang menjadi sorotan anggota DPD terkait kebijakan impor antara lain, pelaksana impor awalnya oleh PT Perusahaaan Perdagangan Indonesia (PPI), kemudian akhirnya berubah ke Perum BULOG. ”

Selain itu, beberapa daerah wilayah timur Indonesia mayoritas masyarakat menyukai beras lokal, sehingga kebijakan impor beras medium yang akan digunakan untuk menstabilkan harga beras dipandang kurang pas,” kata Aji.

Poin penting lainnya adalah terkait cadangan beras pemerintah (CBP) yang harus diperkuat, mengingat CBP saat ini berkisar 240 ribu ton per tahun, dipandang tidak memadai untuk stabilisasi harga dan pasokan beras, khususnya pada saat harga beras naik seperti akhir-akhir ini.

Stok beras dikatakan aman apabila Pemerintah memiliki CBP sekitar 1 juta ton pada akhir tahun. “Oleh karena itu pada tahun 2018 Perum BULOG harus didorong untuk melakukan peningkatan serapan gabah/beras, khususnya mengoptimalkan serapan pada saat panen raya Februari-Mei 2018.,” tegas Mirza

Seperti diketahui, pada Rabu (17/1) kemarin, Komite II DPD telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan pihak Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Dalam forum tersebut, DPD mengeluarkan empat butir pernyataan sikap. Pertama, DPD menolak kebijakan impor beras. Kedua, DPD meminta pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan dan BULOG tentang impor.

Ketiga, mengembalikan fungsi BULOG sebagai stabilisator harga pangan pokok, menyerap gabah petani dan pendistribusian beras. Keempat, meminta pemerintah menguatkan aturan agar BULOG dapat menyerap beras petani sesuai dengan target. (*)

 

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *