DPR Akan Bahas Nasib Nelayan Lobster dengan KKP

Benih lobster hasil budidaya. DPR akan bahas nasib nelayan lobster dengan KKP (dok. bkipm.kkp.go.id)
Benih lobster hasil budidaya. DPR akan bahas nasib nelayan lobster dengan KKP (dok. bkipm.kkp.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV DPR akan segera membahas nasib nelayan lobster bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pembahasan utamanya adalah menyangkut Perturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Larangan Penangkapan Benih Lobster. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, beleid tersebut telah membuat para nelayan lobster menderita.

Dalam kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (21/3) lalu, kata Herman, Komisi IV mendapatkan informasi sekitar 7 ribu nelayan NTB yang menggantungkan hidup pada lobster kehilangan mata pencaharian.

(Baca juga: KKP Berlakukan Aturan Baru Pembatasan Penangkapan Lobster)

“Kita akan bawa masalah ini saat Raker dengan KKP agar setiap kebijakan harus dievaluasi dampaknya terhadap rakyat kecil yaitu para nelayan lobster, serta diberi solusi yang adil dan kompensasi yang layak,” kata Herman, seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (23/3).

Herman menilai, kebijakan larangan tangkap benih lobster salah arah. Dia mengatakan, yang seharusnya dilarang adalah praktik ekspor benih lobster bukan proses penangkapan bibitnya oleh nelayan.

“Tingkat hidup (mortalitas) lobster ini sangat rendah, jadi seharusnya pemerintah memikirkan bagaimana mengadopsi teknik (teknologi) budidaya lobster yang baik dari pada membuat larangan,” tegas politisi Partai Demokrat ini.

Gubernur NTB HM Zainul Madji juga mengkritik keras kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut. Di hadapan anggota tim kunjungan kerja, Zainul Madji mengaku, sudah tidak mampu lagi menyelamatkan nasib ribuan nelayan lobster.

“Ada 7 ribu lebih nelayan lobster yang menderita saat ini, saya memohon bapak-ibu dari Komisi IV DPR membantu mencari solusi terbaik untuk menyelamatkan masa depan para nelayan tersebut,” pinta Majdi

Majdi menambahkan, sejak lama masyarakat NTB menghidupi anak dan istri dari lobster. Biaya hidup dan pendidikan anak juga didapatkan dari pekerjaan menangkap bibit lobster. “Tapi tiba-tiba turun Permen yang melarang mereka, ini kan pemerintah daerah dan aparat dibenturkan dengan rakyatnya sendiri,” tambahnya. (*)

Ikuti informasi terkait larangan penangkapan lobster >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *