DPR Akan Bebaskan Nelayan Brebes “Korban” Larangan Cantrang | Villagerspost.com

DPR Akan Bebaskan Nelayan Brebes “Korban” Larangan Cantrang

Alat tangkap mini trawl yang masih digunakan nelayan tradisional (dok. probolinggokab.go.id)

Alat tangkap mini trawl yang masih digunakan nelayan tradisional (dok. probolinggokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan alat tangkap merusak, memang terlanjur menjadi momok bagi para nelayan tradisional. Salah satunya terungkap dari hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR ke Brebes, Jawa Tengah.

Dalam pertemuan dengan nelayan dan pemerintah Kabupaten Brebes, para anggota Komisi IV menerima laporan adanya 13 nelayan asal Brebes yang ditangkap aparat Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Polda Sumatera Selatan, saat berada di perairan Tanjung Menjangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumsel, beberapa waktu yang lalu. Para nelayan tersebut ditangkap karena menggunakan alat tangkap yang tak sesuai dengan Permen larangan cantrang.

Mereka diamankan dengan barang bukti berupa ikan hasil tangkapan, alat penangkap ikan jenis cantrang modifikasi dan pukat harimau, yang penggunaanya dilarang karena dapat merusak terumbu karang dan membunuh ikan kecil. Selain itu, mereka diamankan karena telah melanggar izin wilayah penangkapan.

Para nelayan tradisional yang ditangkap ini diduga juga melewati batas wilayah. Jika terbukti menyalahi aturan, para nahkoda kapal ini akan dikenakan Pasal 85 Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan, dengan hukuman 5 tahun penjara.

(Baca juga: Mencari Solusi Larangan Cantrang)

Mendengar laporan itu, Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo menegaskan, pihaknya akan berjuang membebaskan ke-13 nelayan asal Brebes itu. “Semangat dari Komisi IV DPR adalah mengupayakan pembebasan ke 13 nelayan ini, tanpa melanggar aturan dan hukum yang sudah berjalan. Proses hukum tidak boleh kita sembarangan merubahnya,” tegas Edhy, Kamis (21/4).

Edhy mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk melakukan pendekatan sesuai dengan hukum yang sudah diputuskan itu. Dia berharap agar ke-13 nelayan itu bisa segera pulang ke kampung halamannya.

“Pendekatan itu pertama pendekatan ke eksekutif dulu, sehingga secara politik kita bisa membebaskan. Kami minta Menteri KKP untuk berkoordinasi dengan penegak hukum, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun itu, mereka adalah masyarakat nelayan kita, sehinga kalau memang mau dihukum, tentu ada caranya,” kata Edhy.

Politisi F-Gerindra itu mengatakan, apa yang dilakukan oleh 13 nelayan itu memang merupakan pelanggaran Peraturan Menteri. Namun, kata dia, Komisi IV DPR sudah meminta pihak KKP untuk tidak menerapkan dulu aturan larangan cantrang itu.

Ketika Permen larangan cantrang ini mulai diterapkan pun, kata Edhy, Susi Pudjiastuti juga berjanji tidak akan ada penindakan hukum jika ada nelayan yang melanggarnya. “DPR belum setujui Permen ini, Menteri belum mau mencabut, dan berjanji tidak akan melakukan penegakan hukum, tapi nyatanya ada. Ini baru satu kasus di Brebes, dan di daerah lain juga ada. Kita harapkan masalah ini cepat selesai,” harap Edhy.

Ironisnya, lanjut politisi asal dapil Sumatera Selatan itu, nelayan yang ditangkap ini merupakan nelayan yang sulit mendapatkan ikan di wilayahnya, sehingga mencari ikan ke wilayah lain yang memiliki potensi ikan. “Kami berharap, masyarakat Brebes, yang ditimpa musibah ini, bisa sabar menghadapinya, tidak terprovokasi, dan dapat tenang menghadapinya. Saya sedih juga melihatnya. Ini yang harus kita selesaikan bersama,” yakin Edhy.

Keluarga para nelayan yang ditangkap juga berharap agar mereka bisa dibebaskan. Di lokasi Tempat Pelelangan Ikan Krukut yang dkunjungi anggota Komisi IV DPR, mereka memasang spanduk tuntutan, “Tolong!!! Bebaskan Bapak Kami”.

Ikuti informasi terkait larangan cantrang >> di sini <<

Facebook Comments
One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *