DPR-Bulog Kompak Tolak Rencana Impor Beras

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV DPR dan Perum Bulog kompak menolak rencana impor beras tahap II sebesar 500 ribu ton, seperti yang diungkapkan pihak Kementerian Perdagangan. Penolakan ini berlaku selama ketersediaan beras dalam negeri masih cukup. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPR dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso dan jajarannya di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).

Selain itu, RDP ini juga membuahkan tiga kesimpulan. “Pertama, kami meminta pemerintah memperbaiki tata kelola distribusi untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan,” ujar Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo.

Komisi IV DPR juga meminta Bulog mengidentifikasikan dan memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok di tingkat nasional dan daerah. “Dan yang ketiga merupakan hal yang tengah menjadi perhatian luas adalah terkait dengan rencana Kementerian Perdagangan untuk kembali mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton, baik Komisi IV DPR maupun Bulog sepakat menolak rencana impor beras tahap dua tersebut, selama ketersediaan beras dalam negeri masih mencukupi,” tegasnya.

Selain soal urusan impor, Komisi IV DPR juga berharap Dirut Perum Bulog yang baru Budi Waseso memimpin Bulog seperti saat memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN). Buwas diharapkan mampu memberantas mafia pangan, sebagaimana Buwas memberantas mafia narkoba saat di BNN.

“Saya mengingatkan saja Tupoksi Bulog sebagai Buffer, penjaga stabiltas pangan. Ekspektasi kita dari Pak Buwas, supaya Pak Buwas memperlakukan Blog seperti BNN, tapi dalam regulasi ada keterbatasan tentang penindakan. Bapak tidak bisa melakukan penindakan kecuali diserahkan ke satgas pangan,” kata Anggita Komisi IV Fauzi Amro

Masalahnya, kata dia, dalam Satgas Pangan terdapat banyak institusi. “Kita tahu saat ini sedang darurat impor, apa-apa diimpor. Sementara kita di Komisi IV ini malah sebaliknya supaya ada kemandirian petani. Ada kesejahteran nelayan. Contoh konkret yang menarik ini saat ini adalah beras. Menteri Pertanian tidak bisa apa-apa ketika Menteri Perdagangan membuat peraturan dengan Permendag No.1 Tahun 2018 dimana impor tidak harus mendapat rekomendasi dari kementerian teknis. Ini problem sendiri,” sambungnya.

Untuk melawan itu, menurut Fauzi, Menteri Pertanian kemudian melakukan panen raya di berbagai daerah. Semua ini menurut Fauzi adalah karena kurangnya koordinasi diantara kementerian. Dalam ratas (rapat terbatas), Kementerian Pertanian tidak didengar lagi.

“Oleh karena itu jika Kementerian Pertanian mengatakan Indonesia surplus beras, artinya Bulog juga harusnya mengamini hal itu. Meskipun kemudian Kemendag (Kementerian Perdagangan) memaksa kembali impor,” tegas Fauzi.

Oleh karena itu, kata Fauzi, Komisi IV DPR berharap Buwas bisa menjaga Bulog sesuai dengan Tupoksinya, sesuai amanah Undang-Undang No. 48 Tahun 2016. “Kita berharap betul dengan latar belakang bapak sebagai Polisi, Kabareskrim dan Kepala BNN. Bapak bisa berkordinasi dengan Satgas Pangan, supaya mafia-mafia yang sangat luar biasa di bidang pangan bisa diberantas sedikit demi sedikit. Itu semua demi peningkatan nasib petani kita,” tegasnya.

Menanggapi harapan itu, Buwas menegaskan, tingginya harga beras di pasaran yang disusul dengan tambahan impor beras sebanyak 500 ribu ton oleh Menteri Perdagangan diakuinya karena ada permainan di rantai distribusi. Buwas mengaku telah memiliki peta permainan beras di tanah air. Namun ia mengakui, meski memiliki peta, tapi ia tidak bisa bertindak, karena hal tersebut bukan wewenang Bulog.

“Saya tahu bagaimana permainan dan juga kartel, saya sudah punya petanya, bagaimanapun saya pernah jadi aparat dan punya kekuatan jejaring intelijen dan sudah saya coba dan terbukti. Tapi ini masalahnya jadi besar makanya saya silent. Bedanya sekarang saya tidak bisa menangani,” ujar Budi Waseso.

Bahkan, Buwas menduga ada beberapa gudang di daerah yang menimbun beras. “Ini karena jumlah beras di gudang tersebut lebih besar dibanding Bulog. Temuan tersebut sudah dilaporkan ke Satgas Pangan Polri untuk penindakan,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi