DPR Desak Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memprioritaskan realisasi program-program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan serta masyarakat di wilayah pesisir pada APBN-P Tahun 2015. Anggota Komisi IV Ono Surono dari fraksi PDIP mengharapkan pemerintah dapat mengentaskan kemiskinan nelayan.

Ono meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan mampu mengurangi kemiskinan nelayan, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, dengan program pemanfaatkan potensi kelautan yang ada. Saya berharap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan harus mampu mengurangi kemiskinan nelayan,” kata Ono seperti dikutip situs dpr.go.id, Jumat (13/2).

Terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan Indonesia, Ono menilai, ada fokus pada produksi yang akan meningkatkan produksi budi daya, dan akan membatasi produksi perikanan tangkap. “Jika hal ini dikorelasikan dengan pemberantasan illegal fishing yang berarti ada potensi keuntungan bagi rakyat dan negara sebesar Rp300 triliun,” paparnya.

Pada saat illegal fishing sudah tidak ada di Wilayah Tangkap Perikanan Indonesia, maka akan berkurang penangkap ikan di sana. Dengan pembatasan penangkapan ikan melalui Permen Kementerian Perikanan dan Kelautan, maka akan ada investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia di bidang perikanan tangkap. “Karena mereka sudah kekurangan stok ikan, mulai berlomba untuk bisa menanam investasinya di Indonesia,” kata Ono.

Terkait hal tersebut, Ono mengatakan, mungkin akan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), tapi nelayan lokal yang dibatasi dengan peraturan-peraturan yang ada dan tidak didorong untuk bisa memanfaatkan potensi tersebut. “Dengan demikian kemiskinan nelayan yang masih tinggi mungkin tidak akan terselesaikan,” urainya.

“Saya berharap kepada Ibu Menteri harus mampu mengurangi kemiskinan nelayan, melalui pemanfaatan potensi kelautan,” tegas Ono Surono.

Selain masalah potensi perikanan, Ono juga menyoroti perbedaan harga solar yang dijual di Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dengan Stasiun Bahan Bakar Bunker (SPBB).

Ono Surono mengungkapkan, harga solar di SPBB Rp7.600 dan kalau di SPBN dan SPDN sesuai surat edaran Pertamina harganya Rp8.550. Dia meminta agar harga solar di tempat-tempat tersebut diseragamkan.

Dia mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menelusuri harga BBM non subsidi yang disalurkan SPBN, SPBN, dan SPBB. Dia melihat ada perbedaan harga, di bunker lebih murah dibandingkan harga jual di SPBN dan SPDN, ada selisih Rp1000.

“Karena nelayan dilapangan bertanya-tanya harga yang benar yang mana? Sehingga saya monon Ibu Menteri minta Kementerian ESDM ke Pertamina, harganya sama di seluruh Indonesia dan tidak membedakan harga di SPBB, SPDN dan SPBN,” tegasnya

Sebelumnya dalam Rapat Kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, menyetujui APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebesar Rp10,597 Triliun. Anggaran itu terdiri atas APBN Tahun 2015 sebesar Rp6,726 Triliun dan alokasi tambahan pada APBN-P Tahun 2015 sebesar Rp3,871 Triliun. (*)