DPR Didesak Masukkan Isu Kedaulatan di RUU Perlindungan Nelayan

Nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia (dok. kiara)
Nelayan tradisional di perbatasan Indonesia-Malaysia (dok. kiara)

Jakarta, Villagerspost.com – Upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan penjaminan kesejahteraan nelayan belum menjadi prioritas dari draf RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Karena itu, sedikitnya 50 nelayan tradisional yang melaut di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia mendesak DPR agar mengakomodasi masalah ini dalam RUU tersebut.

Mereka meminta, situasi dan kondisi yang sering mereka alami saat melaut di kawasan perbatasan diatur dalam undang-undang dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Tuntutan itu disampaikan para nelayan dalam dalam Rembug Pesisir bertajuk “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Perbatasan Indonesia–Malaysia” yang diselenggarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada tanggal 29 Juni – 1 Juli 2015.

Sekretaris Jenderal KIARA Abdul Halim mengatakan, draf RUU Perlindungan Nelayan versi 1 Juni 2015 memang belum menempatkan upaya pencegahan terhadap pelanggaran kedaulatan negara dan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan sebagai prioritas. “Hal ini berdampak pada munculnya insiden penghinaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan warga negaranya,” kata Halim dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Rabu (1/7).

Selama 3 tahun (2009-2011), sedikitnya 63 nelayan ditangkap oleh aparat negeri jiran. Dalam pada itu, penghinaan, pemukulan dan penyiksaaan seringkali dialami oleh nelayan tradisional Indonesia yang tertangkap. “Disinilah pentingnya menempatkan upaya pencegahan sebagai tujuan utama dilindungi dan diberdayakannya nelayan tradisional di wilayah perbatasan,” tegas Halim.

Tabel 1. Draf Pasal Tentang Bantuan di Wilayah Perbatasan dan Lintas Negara

Bagian Keenam
Bantuan di Wilayah Perbatasan dan Lintas Negara
Pasal 32
(1) Pemerintah Pusat berkewajiban melakukan pendampingan terhadap Nelayan Kecil yang mengalami permasalahan Penangkapan Ikan di wilayah perbatasan dan/atau teritorial negara lain.
(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bantuan hukum dan perlindungan dari ancaman atau gangguan pihak negara lain.
(3) Pemberian bantuan hukum dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum internasional.

Sumber: Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan Kecil versi DPR-RI tertanggal 1 Juni 2015
Di dalam Rembug Pesisir, nelayan tradisional di wilayah perbatasan mengusulkan bentuk-bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang harus difasilitasi oleh Negara (lihat Tabel 2).

Hasil rembug ini akan disampaikan kepada Ketua Komisi IV DPR-RI sebagai bahan penyempurnaan Naskah Akademik dan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Jakarta.

Tabel 2. Skema Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Perbatasan

Bentuk-Bentuk Perlindungan Bentuk-Bentuk Pemberdayaan
Penegakan hukum atas maraknya pemakaian alat tangkap trawl di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia, baik oleh nelayan domestik maupun negeri jiran Pelatihan pemakaian teknologi GPS, radio dll
Distribusi informasi cuaca dan wilayah potensi ikan bagi nelayan di perbatasan Pelatihan keterampilan kerja di bidang ekonomi kreatif untuk mengantisipasi cuaca ekstrem dan bencana di kawasan perbatasan lainnya
Patroli keamanan laut rutin dilakukan Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil laut
Jaminan perlindungan jiwa dan kesehatan Pelatihan paralegal
Bantuan hukum Pelatihan pengenalan tapal batas Indonesia dengan negara tetangga

Sumber: Hasil Rembug Pesisir bertajuk “Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan di Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia” 29 Juni – 1 Juli 2015

Skema perlindungan nelayan ini memang menjadi sangat penting bagi para nelayan di perbatasan. Muhammad Iqbal, seorang pendamping nelayan tradisional di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia asal Langkat, Sumatera Utara, mengatakan, situasi dan kondisi nelayan yang melaut di wilayah perbatasan amatlah memprihatinkan.

“Rasa cemas, khawatir tertangkap, dan ancaman tindak kekerasan terus menghantui nelayan di perbatasan,” ujarnya.

Alhasil, tingginya ongkos melaut seringkali tidak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh. Lebih parah lagi, saat tertangkap aparat negeri jiran, pemerintah justru tidak memberikan upaya perlindungan yang maksimal.

“Kami berharap RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan menyelesaikan kesulitan yang kami hadapi dan memberi rasa aman bagi nelayan di wilayah perbatasan negara,” tegas Iqbal. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *