DPR: Jaga Kawasan Konservasi dan Kekayaan Plasma Nutfah

Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau hutan konservasi di provinsi tersebut (dok. jogjaprov.go.id)
Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau hutan konservasi di provinsi tersebut (dok. jogjaprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Hamdhani meminta agar pengelola kawasan konservasi tak hanya menjaga kawasan dan ekosistemnya tetap terlindung tetapi juga menjaga kekayaan plasma nutfah yang terdapat di kawasan itu. Hamdhani juga menegaskan, DPR menginginkan adanya penetapan kawasan seperti hutan burung, yang didalamnya terdapat banyak sekali plasma nutfah dan ekosistem, termasuk satwa langka agar tidak diganggu oleh tangan-tangan jahil.

“Kalau penetapan yang jelas, maka akan ada sanksi hukum yang bisa diterapkan kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” katanya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketum Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Ketum Indonesia Center For Environmental Law, dan Ketum Wildlife Concervation Society dan Ketum PILI Green Network di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/09)

Selain itu, kata Hamdhani, yayasan-yayasan asing pengelola daerah konservasi juga membagi pendapatan dari hasil turis atau nilai ekonomisnya kepada pemerintah daerah. Dia merasa belum jelas tentang bagaimana masalah pembagian atau share-nya, karena ada pernyataan, pemda tidak mendapatkan pembagian.

“Padahal seperti dalam kawasan konservasi orang hutan di Tanjung Puting Kalimantan Tengah yang memiliki lahan yang luas dan setiap hari turis berdatangan, tetapi pembagian untuk pemda-nya sampai saat ini belum ada,” ujarnya.

Hamdhani juga meminta agar masyarakat sekitar kawasan konservasi diberikan kesempatan untuk dapat masuk ke dalam kawasan konservasi untuk mengambil hasil dan manfaat seperti getah kayu atau pemanfaatan-pemanfaatan limbah lainnya. Itu semata-mata agar mereka tetap mempunyai pekerjaan.

“Kalau mereka dilarang masuk kawasan bahkan dikenakan pungutan oleh pengelola konservasi, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. Asalkan satwa langka atau hasil hutan lain seperti kayu dan lain sebagainya tidak diganggu. Tetapi hanya mengambil nilai ekonomis seperti dari getah kayu atau ikan,” tegas Hamdhani

Menurut politisi F-Nasdem itu, hal ini juga perlu disempurnakan, jangan sampai masyarakat yang sudah lama berdomisili di wilayah itu tergerus oleh pengelolaan kawasan, karena tidak diberi peran dalam memanfaatkan hasil-hasil yang ada.

Hamdhani juga menekankan pentingnya revisi atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasu Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Alasannya, karena telah banyak kawasan konservasi yang berubah fungsi, dari hutan konservasi yang berstatus hutan lindung tetapi ada korporasi atau masyarakat yang merusak lahan tersebut untuk kepentingan sendiri.

“Selain masalah itu, harus ada pula pengakuan ratifikasi yang bersifat faktual dari negara-nagara lain yang berkaitan dengan pelarangan satwa langka. Indonesia harus ikut menjaga satwa langka agar tidak lolos keluar negeri,” pungkasnya.

Plasma Nutfah Domba

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga berjanji akan mengamankan plasma nutfah dari domba Garut agar tidak jatuh ke negara lain. Hal itu disampaikan Jokowi saat melakukan audiensi pada Temu Wicara Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kontes Domba Garut-Kambing, bersama para peternak yang hadir di Istana Bogor, Sabtu (27/8).

“Ini merupakan proses jangka panjang perlindungan plasma nutfah untuk generasi ke depan,” tegas Presiden kepada ribuan khalayak yang hadir pada acara yang diinisiasi oleh Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI).

Kedaulatan bangsa salah satunya diukur dari kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyatnya. Hal ini dapat diwujudkan apabila Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat di kancah perdagangan internasional. Peran sektor pertanian, termasuk di dalamnya peternakan dan kesehatan hewan, tidak hanya sebagai penyedia pangan namun juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja, dan penghasil devisa.

Seiring dengan Nawacita yang diusung Kabinet Kerja mengenai kedaulatan pangan, produktivitas rakyat dan kemandirian ekonomi digunakan sebagai acuan kebijakan pengembangan komoditas domba dan kambing ini sebagai sumber protein hewani. “Jangan hanya fokus swasembada daging sapi tapi kini difokuskan swasembada protein hewan, ada domba dan kambing,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang ikut mendampingi Jokowi.

Diketahui komoditas domba dan kambing pada kurun waktu 2011-2015 populasinya tumbuh rata-rata 5,8% per tahun. Di tahun 2015, populasi ternak domba dan kambing mencapai 36 juta ekor, dipelihara sederhana skala rumah tangga peternak (<10 ekor), yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, dan didominasi oleh Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pertumbuhan populasi ternak tersebut diprediksi akan tetap meningkat pada periode lima tahun berikutnya (2017-2021).

Berdasarkan Proyeksi FAO-OECD Agriculture Outlook Tahun 2015-2025 konsumsi daging global diperkirakan mencapai 35,3 kg per kapita/tahun, dari 1,3 kg pada tahun 2015.  Walaupun daging domba dan kambing tidak termasuk dalam pangsa produk yang diperdagangkan secara global, namun untuk pemenuhan kepentingan tertentu (ritual keagamaan), komoditas ini mempunyai segmentasi pasar global yang sangat menjanjikan di wilayah Asia, Afrika, dan Pasifik.

Mempertimbangkan aspek teknis, pemenuhan lokal dan perkembangan isu perdagangan global, diprediksi pada tahun 2018 Indonesia akan mampu mengekspor domba dan kambing. Pada tahun itu, populasi domba dan kambing yang siap diekspor sebanyak 800 ribu ekor, dan diperkirakan ekspor semakin meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,5 juta ekor. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *