DPR Kritisi Defisit Jagung, Gula Pasir dan Daging Sapi

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat menghargai upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi pangan strategis sepanjang tahun 2015. Hanya saja, jika dibandingkan dengan neraca kebutuhan, masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami defisit, atau kekurangan pasokan.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo, ketika memimpin Rapat Kerja DPR dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Senin (25/1). Edhi Prabowo menegaskan, komoditas beras, cabai dan bawang merah memang mengalami kenaikan. Beras misalnya mengalami surplus 10,25 juta ton, cabai surplus 52 ribu ton dan bawang merah 199,8 ribu ton.

Meski begitu, masih terdapat beberapa komoditas yang mengalami defisit. Di antara komoditas yang mengalami defisit adalah jagung sebesar 411 ribu ton, kedelai (1,52 juta ton), gula pasir (25,6 ribu ton), dan daging sapi (45,7 ribu ton).

“Ini harus segera diatasi agar tidak menghambat upaya pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat,” kata Edhie.

Dalam raker tersebut Komisi IV DPR juga mengkritisi beberapa program pemerintah. Antara lain program pengembangan serta rehabilitasi jaringan irigasi dan embung, optimalisasi lahan, alat dan mesin pertanian, serta pengembangan dan penyaluran bibit unggul yang belum tercapai.

Selain itu, Komisi IV juga, mengkritisi permasalahan kapal pengangkut ternak, khususnya ketika kapal pengangkut ternak sebanyak dua kali datang dari NTT ke DKI Jakarta tanpa membawa ternak sapi. Hal ini, kata Edhie, memunculkan pertanyaan sejauh mana efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Ini mengingat harga daging sapi di tingkat konsumen masih tinggi yaitu Rp110 ribu-Rp150 ribu per kilogram,” kata Edhie.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR minta kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk menangani dan membenahi permasalahan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Komisi IV DPR juga ingin mengetahui mengenai realisasi serapan anggaran tahun 2015 dan rencana kerja serta DIPA Kementerian Pertanian tahun anggaran 2016.

Terkait hal ini, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengemukakan, yang mempengaruhi serapan anggaran Kementerian Pertanian TA 2015 antara lain karena ketidaksiapan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan.

“Terjadinya kegagalan pelelangan atau pelelangan ulang, mengakibatkan kontrak tidak terlaksana, serta kelambatan pelelangan melalui ULP Daerah,” kata Amran.

Selain itu adanya pergeseran musim tanam sehingga kegiatan tidak sepenuhnya pada akhir tahun anggaran, juga terdapat keragu-raguan Daerah dalam pelaksanaan pengadaan karena aspek hukum.

Tekait dengan ketersediaan pangan utamanya beras, berdasarkan perhitungan ARAM II BPS tersebut produksi padi 74,99 juta ton GKG diperoleh ketersediaan beras sebesar 43,61 juta ton. Dibandingkan kebutuhan pangan dan non pangan beras secara nasional sebesar 33,35 juta ton, maka terdapat surplus beras sebesar 10,26 juta ton.

“Angka tersebut sering diragukan beberapa pihak, namun kita harus tetap mempunyai acuan BPS sebagai lembaga resmi pemerintah,” tegas Amran.

Dia menegaskan, sampai dengan saat ini beras impor masih berada di gudang Bulog dan belum disalurkan. Hal ini menunjukan bahwa beras impor tersebut masih merupakan cadangan beras nasional dan belum dikonsumsi.

“Diperkirakan kebutuhan beras secara nasional masih dapat tercukupi dari produksi nasional,” tegas Amran. (*)