DPR Minta Perpanjangan Moratorium Kapal Eks Asing Dihentikan | Villagerspost.com

DPR Minta Perpanjangan Moratorium Kapal Eks Asing Dihentikan

Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa kapal eks asing di pelabuhan (dok. kkp.go.id)

Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan memeriksa kapal eks asing di pelabuhan (dok. kkp.go.id)

 

 

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mencabut perpanjangan moratorium izin kapal perikanan eks asing. Sebelumnya, Susi memang sudah memperpanjang moratorium izin itu dari yang tadinya berlaku sampai 30 April 2015 diperpanjang hingga 31 Oktober 2015.

Anggota Komisi IV DPR RI Sjachrani Mataja menilai, kebijakan itu menambah beban nelayan yang notabene merupakan masyarakat miskin. Bahkan hal itu juga dikeluhkan pengusaha penangkapan udang yang merasa usaha dipersulit dengan adanya kebijakan moratorium tersebut.

“Jika perpanjangan moratorium Menteri Kelautan dan Perikanan itu bertentangan dan menyengsarakan nelayan yang notabene merupakan bagian dari rakyat miskin ya sebaiknya dicabut saja dulu moratorium itu, sambil pemerintah bersama dengan nelayan dan pengusaha penangkapan ikan dan udang mencari solusi atas segala permasalahan yang ada. Karena sejatinya peraturan dibuat untuk melindungi dan menyejahterakan rakyat,” jelas Sjachrani seperti dikutip dpr.go.id, Rabu (30/9).

Perpanjangan masa berlaku moratorium kapal tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Susi beralasan, beralasan perpanjangan itu dilakukan karena masih butuh waktu lagi untuk melakukan verifikasi analisis dan evaluasi (anev) terhadap eks kapal asing yang dilakukan tim Satgas Anti Illegal Fishing. Sementara itu akibat dari moratorium itu tidak sedikit perusahaan penangkapan ikan dan udang yang sudah gulung tikar karena tidak beroperasi, hal itu tentu juga berpengaruh terhadap penghasilan nelayan-nelayan.

“Peraturan itu sebenarnya baik untuk memberantas illegal fishing, tapi jika penanganan ini terus berlarut juga tidak baik bagi kapal-kapal yang sebenarnya tidak terlibat illegal fishing. Hal itu tentu memperparah kondisi nelayan kita di tengah kondisi ekonomi bangsa yang tengah terpuruk ini,” kata politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *