DPR: Pemerintah Harus Kembangkan Peternakan Sapi Lokal

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar pemerintah tidak melupakan potensi peternakan lokal atau dalam negeri. Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan mengatakan, peternakan lokal harus dikembangkan agar bisa berperan penting dalam memenuhi pasokan daging dalam negeri.

Selama ini, kata dia, kebutuhan daging nasional yang masih tinggi, dan sebagian dipenuhi dari impor. Karena itu pemerintah diminta tetap mengembangkan peternakan lokal.

“Kita memiliki ratusan juta penduduk, kita dukung langkah Pemerintah (untuk impor daging sapi). Karena kita berada dalam era globalisasi, kita bebas memilih (negara importir daging sapi). Kan kita tidak bisa menutup diri juga. Tapi kita jangan melupakan potensi peternakan lokal yang juga harus dikembangkan,” kata Taufik, di Gedung Nusantara III, Kamis (28/1).

Pernyataan Taufik ini dilontarkan menanggapi paket kebijakan ekonomi IX yang diluncurkan Pemerintah pada Rabu (27/1) lalu. Paket ini, salah satunya terfokus pada kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu.
Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini, misalnya, kebutuhan nasional adalah 2,61 kilogram perkapita sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.

Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi nasional hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Taufik mengatakan, dengan mengembangkan peternakan lokal diharapkan posisi strategis Indonesia secara geografis justru tidak dimanfaatkan pihak asing untuk dijadikan pasar. “Dengan posisi kita yang strategis, kita menjadi lalu lintas perdagangan barang dan jasa. Antara Asia dan Australia dan negara-negara yang membutuhkan aspek barang dan jasa. Kita harus bisa memberikan posisi bargaining yang kuat,” kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok,pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan, yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE), untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan. Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat. (*)