DPR: Pemerintah Impor Beras Diam-Diam, Rugikan Petani | Villagerspost.com

DPR: Pemerintah Impor Beras Diam-Diam, Rugikan Petani

Beras di gudang Provinsi Banten (dok. distanak.bantenprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras secara diam-diam hingga mencapai 1 juta ton kembali mengundang kritik dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengatakan kebijakan sunyi impor beras ini telah merugikan masyarakat dan khususnya petani.

“Sebaiknya pemerintah jangan lagi main sandiwara soal data produksi beras,” katanya dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Selasa (5/6).

Dia menegaskan, banyak masyarakat tidak waspada pada kebijakan impor beras ini kecuali para petani. Tahu-tahu, berdasarkan data pengadaan luar negeri Perum Bulog, jumlah beras impor yang masuk mencapai 532.526 ton per 23 Mei 2018. Kemudian pemerintah kembali menerbitkan izin impor beras, yang seperti pada jilid pertama, kuota impor beras yang diberikan untuk jilid kedua ini juga sebanyak 500 ribu ton.

“Hiruk pikuk memanasnya suasana demokrasi pergantian pemimpin daerah secara serentak, kemudian kejadian aksi teror kepada masyarakat di beberapa wilayah, hingga suasana puasa dimana masyarakat fokus beribadah, membuat adanya impor beras ini menjadi sunyi,” terang politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Akmal menyampaikan, masih beruntung ada beberapa media dengan beberapa narasumber tetap memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah akan impor beras tersebut, sehingga sekaligus menjadi kontrol pemerintah dalam bertindak. Persoalan data yang membuat keputusan impor beras sebagai permasalahan yang tidak ada ujungnya.

“Berpuluh tahun, silih berganti pemimpin mulai dari Presiden, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, hingga BPS tidak memberikan arah perbaikan bangsa ini menjadi lebih baik akan tata kelola data pangan sampai pada implementasi tata niaganya,” ujarnya.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini menegaskan, selama ini banyak sekali anomali kebijakan pangan Indonesia. Tindakan pemerintah yang berupa kebijakan pangan hingga aplikasi lapangan seperti tidak memberi dampak berarti.

Sebagai contoh, lanjutnya, kebijakan impor beras tapi tidak berdampak pada penurunan harga beras di pasaran. “Contoh lain, data menunjukkan stok pangan cukup, tapi kebijakan impor diam-diam dilakukan. Ini sungguh aneh dan tidak masuk akal,” tandasnya.

Akmal berharap, pemerintah terbuka terhadap situasi mengapa impor beras dilakukan dengan tidak adanya dampak penurunan harga. “Tapi yang lebih penting adalah, pemerintah perlu berkomitmen agar memperbaiki kebijakan impor ini agar tidak menyakiti petani khususnya, dan menyakiti rakyat Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.

Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi IV DPR Darori Wonodipuro mengatakan, ketersediaan komoditas pertanian harus diantisipasi dan diperhatikan secara serius, agar tidak terjadi kelangkaan, yang berujung pada kenaikan harga di pasaran. Hal ini khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri, yang tak lama lagi tiba.

“Ada beberapa daerah yang produk pertaniannya seperti bawang putih mengalami kenaikan harga. Ini harus diantisipasi, jangan sampai terjadi kelonjakan harga. Semua ini harus diantisipasi dengan membentuk tim pengawas lapangan dari Kementerian Pertanian itu sendiri,” kata Darori, saat rapat kerja dengan Menteri Pertanian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/6) lalu.

Darori menyampaikan, menjelang Lebaran, Kementerian Pertanian harus menjamin adanya kesediaan pasokan pangan, terutama daging agar tidak menyulitkan rakyat untuk mendapatkan daging di kemudian hari. “Soal persediaan produk-produk pertanian menjelang Lebaran terutama daging, Menteri Pertanian sudah menjamin adanya kesediaan pasokan. Mudah-mudahan hal ini benar, agar rakyat tidak menjadi korban,” kata politikus Parta Gerindra itu.

Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah itu mengatakan, dia mengapresiasi langkah Kementan yang menetapkan daftar hitam (blacklist) terhadap lima importir bawang putih yang melakukan impor tidak sesuai dengan peruntukan, seperti memainkan harga, dan memanipulasi wajib tanam untuk diperjualbelikan. Berdasarkan informasi dari Kementan, importir bawang putih yang bermasalah menjual barangnya dengan cara memanipulasi harga mencapai Rp45 ribu hingga Rp50 ribu, bahkan sampai Rp60 ribu per kilogram, dari harga normal Rp5.600 per kilogram.

Yang mencengangkan, lima importir tersebut meraup keuntungan hingga Rp19 triliun per tahun. “Berdasarkan hasil evaluasi, ada lima importir yang bermasalah. Sikap Kementan yang dengan cepat menangani masalah ini sangat bagus sekali, karena barang yang diimpor itu tidak memenuhi syarat. Importir itu harus yang bagus dan berkualitas serta bertanggung jawab,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *