DPR: Pemerintah Lalai Kendalikan Harga Daging

Peternakan sapi lokal. DPR minta pemerintah kembangkan peternakan sapi lokal (dok. lampungprov.go.id)
Peternakan sapi lokal. DPR minta pemerintah kembangkan peternakan sapi lokal (dok. lampungprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Dewan Perwakilan Rakyat menilai, pemerintah telah lalai melaksanakan janjinya untuk menjungkirbalikkan harga pangan selama bulan puasa dan lebaran tahun ini. Salah satunya adalah harga komoditas daging sapi yang hingga akhir lebaran tetap berada di angka Rp120 ribu-Rp150 ribu per kilogram.

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, harga tersebut jauh dari yang dicanangkan pemerintah yaitu di harga Rp80 ribu per kilogram. Dia menilai, upaya pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan daging sapi beku impor pun gagal menurunkan harga.

“Pemerintah telah lalai dalam menjaga kestabilan harga. Seharusnya lonjakan harga itu tidak akan terjadi kalau saja pihak-pihak terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog mengantisipasinya lebih awal. Apalagi kondisi semacam ini terjadi setiap tahun,” kata Heri dalam siaran persnya, beberapa waktu lalu.

(Baca juga: Harga Daging Sapi Rp80 Ribu tak Rasional)

Menurut politisi Partai Gerindra itu, pemerintah tak belajar dari pengalaman tahun sebelumnya. Tahun 2015, masalahnya ada di rantai pasokan yang rawan terdistorsi oleh mafia daging. Kelompok inilah, kata Heri, yang selalu menikmati keuntungan dari semrawutnya rantai pasokan daging.

“Keuntungan mereka sekitar Rp8 triliun per tahun. Dengan untung besar itu, mereka bisa leluasa merekayasa harga daging, mulai dari produksi, distribusi, hingga ke konsumen,” ungkap Heri.

Lebih jauh mantan Wakil Ketua Komisi VI itu mengungkapkan, sebetulnya rekayasa mafia sudah terendus pada 2015. Modusnya, memainkan harga sapi di peternak dan menjual sapi betina hamil di pasar. Hal semacam ini mestinya sudah bisa diantisipasi lebih awal.

Heri mempertanyakan, ke mana saja anggaran kedaulatan pangan disalurkan selama ini yang jumlah mencapai Rp70 riliun dalam APBN 2016. Dengan anggaran sebesar itu, lanjut Heri, rantai pasokan daging seharusnya bisa lebih berdaulat. Ditambahkannya, untuk menurunkan harga daging perlu aksi sistematis, dimulai dari aspek produksi, rantai pasokan, hingga penegakan hukum yang kuat.

“Dalam konteks ini, koordinasi antara Kemendag, Kementan, Bulog, dan kepolisian sangat diperlukan dalam intesitas yang lebih tinggi,” kata Heri Gunawan.

Dalam jangka pendek, pihak-pihak terkait, memang tak boleh mengabaikan kenaikan harga daging ini. Politisi dari dapil Jabar IV itu kemudian menawarkan solusi konkret.

Pertama, menjaga stabilitas pasokan dan mengamankan distribusi. Kedua, cegah peternak menjual sapinya ke lingkaran mafia. Ketiga, pastikan tidak menjual sapi dalam bentuk gelondongan. “Keempat, operasi pasar hendaknya dengan produk daging yang lebih baik, bukan daging dingin yang kualitasnya rendah,” pungkas Heri.

Rencana Pemerintah

Terkait tidak terkendalinya harga-harga di bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, pemerintah sendiri menegaskan tidak ingin kejadian serupa terulang. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan menyediakan peta jalan (roadmap) arah kebijakan pangan agar masalah harga bisa lebih teratasi.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Jokowi sudah menegaskan daloam tiga bulan ke depan persoalan pangah harus sudah dibereskan. “Kita ingin soal pangan, ada roadmap, kira-kira itu, arahnya sudah jelas masing-masing yang menuju swasembada,” kata Darmin, usai mendengarkan arahan presiden di Istana Negara, Senin (11/7).

Dalam arahannya, Jokowi mennegaskan, salah satu komoditas yang harus diperhatikan adalah beras. Darmin menjelaskan, presiden meminta agar harga beras tak hanya stabil tetapi juga secara harga layak untuk diterima konsumen. “Beras itu harganya berapa sih yang cocok? Kalau di luar berapa, di dalam berapa? Jangan banyak beda dan sebagainya,” terangnya.

Standar tersebut, kata dia, akan diberlakukan juga untuk komoditas lainnya seperti daging sapi, jagung, gula, bawang serta cabai “Bagaimana mengombinasikan ini semua? Kita perlu, Presiden ingin betul jalan intinya harus selesai dalam waktu cepat, 1 bulanan ini, untuk kemudian dijalankan,” paparnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti, yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan, roadmap terkait pengendalian harga pangan sebenarnya sudah ada sejak lama. Hanya saja, kata dia, harus disusun ulang karena masih banyak kelemahan. “Tiga bulan ke depan ini kita betul-betul fokus kepada roadmap atau peta jalan dan pengendalian harga pangan,” ujar Djarot. (*)

Ikuti informasi terkait harga daging sapi >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *