DPR Pertanyakan Langkah Pemerintah Atasi Kekeringan

Dampak kekeringan akibat El Nino. (bpbd.mojokertokab.go.id)
Dampak kekeringan akibat El Nino. (bpbd.mojokertokab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis (27/8) melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pertanian. Komisi yang bertangung jawab mengawasi kebijakan pemerintah di bidang pangan dan pertanian itu menyoroti beberapa permasalahan berkaitan dengan dampak kekeringan yang terjadi saat ini.

Selain itu Komisi IV juga menyoroti masalah kelangkaan dan mahalnya daging sapi dan ayam. “Kami (Komisi IV) ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Pertanian dalam mengantisipasi permasalahan ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron, saat memimpin Raker, Kamis (27/8) seperti dikutip dpr.go.id.

Khaeron mengatakan, pihaknya ingin mendapatkan penjelasan serta solusi akibat kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia, serta kelangkaan dan tingginya harga daging sapi dan ayam di masyarakat. Menurut Herman, lahan pertanian seluas 300 ribu hektare mengalami kekeringan. Dari jumlah itu, 40 ribu hektare diantaranya mengalami puso.

Komisi IV mengingatkan kepada Pemerintah, dalam waktu dekat, masyarakat akan merayakan dua hari raya keagamaan dan tahun baru, dan tentu akan meningkatkan konsumsi pangan. “Pemenuhan kebutuhan pangan yang aman dan terjangkau kepada masyarakat merupakan tanggung jawab Pemerintah,” tegasnya.

Selain itu, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan serta tindak lanjut terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014 berdasarkan hasil pemeriksaan semester II Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Diantaranya dana bantuan yang tidak digunakan dan mengendap di Kelompok Tani produk pangan kedelai sebesar Rp4,3 miliar.

Selain itu ada juga soal ketidakcermatan dan ketidaktertiban dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Program Gerakan Nasional Kakao yang mengakibatkan potensi terjadinya kerugian negara dengan adanya selisih data realisasi penyaluran benih kakao SE sebanyak 548.691 batang senilai Rp3,8 miliar.

Lebih lanjut, laporan BPK itu menyebutkan, adanya pemborosan terhadap penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di dalam Perpres No.54 Tahun 2010 Pasal 66 yang mengakibatkan pemborosan keuangan Negara Rp12,7 miliar. Juga masalah penyaluran benih kakao SE sebanyak 9,4 juta batang senilai Rp49,5 miliar tanpa sertifikasi atau sertifikat yang telah kedaluarsa.

Komisi IV juga mempertanuakan adanya pelaksanaan pekerjaan pembesaran benih kakao SE sebanyak 1,2 juta batang yang disubkontrakkan ke Puslitkoka mengakibatkan potensi kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar. “Komisi IV juga ingin mendapatkan penjelasan secara detail berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014,” pungkas Khaeron.(*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *