DPR Pertanyakan Moratorium Sawit | Villagerspost.com

DPR Pertanyakan Moratorium Sawit

Perkebunan sawit di Indonesia (dok. pajak.go.id)

Perkebunan sawit di Indonesia (dok. pajak.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Komisi IV DPR RI mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo yang akan memberlakukan moratorium pembukaan lahan sawit baru. Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup, Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan, dan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/4).

RDP itu sendiri membahas soal Hak Guna Usaha dan Alih Fungsi Lahan, terkait proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Selain itu dibahas pula masalah moratorium sawit. Dalam kesempatan itu, Komisi IV memaparkan temuan-temuan yang didapat anggota Dewan di lapangan, saat kunjungan kerja ke beberapa daerah pada masa reses.

Terkait temuan itu, Ketua Komisi IV Edhy Prabowo meminta penjelasan yang lebih detail dari rencana tersebut, karena masih banyak juga lahan sawit yang dioperasikan tanpa izin. Edhy juga mempertanyakan langkah hukum apa yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

(Baca juga: Moratorium Sawit dan Tambang Harapan Bagi Hutan dan Petani Kecil)

“Hal-hal yang menjadi domain kerja Kementerian Kehutanan diharapkan untuk dipertajam lagi, sementara¬† perihal yang diluar domain Kementerian LHK tolong dijadikan catatan khusus, sehingga Panja menjadi jelas treatment-treatment nya dalam melakukan pendalaman,” ujar Edhy Prabowo.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan, lahan kelapa sawit yang telah ada saat ini dinilai mencukupi. Jokowi menyatakan sedang menyiapkan aturan penundaan pembukaan lahan sawit baru.

Lahan yang ada juga dapat ditingkatkan lagi kapasitas produksinya dengan memaksimalkan potensi. Namun Presiden tidak menjelaskan kapan moratorium ini akan dimulai dan bentuk peraturan seperti apa yang akan dipakai.

Kejelasan soal moratorium ini dinilai penting karena kelapa sawit adalah sektor strategis yang memberikan sumbangan ekspor yang tinggi, dan sawit juga adalah salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, meski strategis, sawit juga selama ini membawa beberapa masalah.

“Dalam catatan KPK dan pemerintah sendiri ada kerugian bernilai triliunan rupiah karena ada lahan-lahan sawit yang dioperasikan tanpa izin lengkap atau bahkan tanpa izin sama sekali. Oleh karenanya akan dilakukan tindakan penegakan hukum bagi para pelanggar peraturan perundang-undangan, hingga pemberian sanksi berupa pencabutan SK nya,” kata Bambang.

Dia berharap, dengan adanya moratorium yang dibarengi dengan peningkatan tata kelola, diharapkan sektor ini dapat membawa keuntungan kepada negara dan rakyat. “Bukan hanya kepada sekelompok kecil orang saja,” tandasnya.

Ikuti informasi terkait komoditas sawit >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *