DPR Sahkan UU Perlindungan Nelayan | Villagerspost.com

DPR Sahkan UU Perlindungan Nelayan

Penyerahan draf RUU Perlindungan Nelayan yang sudah disahkan kepada pimpinan DPR (dok. dpr.go.id)

Penyerahan draf RUU Perlindungan Nelayan yang sudah disahkan kepada pimpinan DPR (dok. dpr.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Rancangan Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam akhirnya disahkan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (15/3). Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, diperkirakan dalam waktu satu bulan ke depan sudah tercatat dalam Lembaran Negara, dan DPR berharap Undang-undang ini dapat segera disosialisasikan dan diimplementasikan.

“Undang-undang ini sangat diharapkan kehadirannya ditengah-tengah masyarakat nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam. Karena risiko terbesar dalam usaha di negeri ini adanya di nelayan,” kata Herman seperti dikutip dpr.go.id.

(Baca Juga: Momentum Politik Pengakuan Perempuan Nelayan)

Politisi F-PD Dapil Jawa Barat VIII ini menyatakan, kerentanan dalam masalah harga juga ada di Pembudi Daya Ikan, rentan terhadap harga dan juga rentan terhadap penyakit. Rentan terhadap harga juga terjadi di Petambak Garam, dan ketiga profesi inilah yang rentan terhadap perubahan iklim.

“Untuk itu unsur-unsur perlindungan dan unsur pemberdayaan harus lahir dari Undang-undang ini yang melandasi terhadap berbagai aktifitas, program, tujuan akhir dari eksekutif. Sehingga Kementerian Perikanan dan Kelautan, sebagai institusi yang melaksanakan Undang-undang ini, harus dengan sungguh-sungguh dan serius memandu kegiatan dan programnya terhadap pelaksanaan Undang-undang ini,” tegas Herman.

Lewat UU ini, diharapkan akan hadir berbagai program mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, termasuk penyediaan sarana, prasarana dan infrastruktur harus menjadi kewajiban kementerian terkait. “Sebelumnya memang belum ada payung hukum yang mengatur tentang masalah ini, contohnya soal asuransi nelayan yang belum pernah ada payung hukumnya dan hanya dilakukan secara sporadis,” ujar Herman.

Undang-undang ini, kata dia, akan menjadi payung hukum untuk misalnya, pelaksanaan program asuransi nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam. “DPR sudah menganggarkan dana sebesar 250 miliar rupiah agar hal itu dapat dilaksanakan pada tahun 2016,” ujarnya.

Selain itu, UU ini juga menjadi payung hukum untuk program pembangunan infrastruktur perikanan, pelabuhan, pendaratan ikan kecil dan sebagainya, serta termasuk sarana didalamnya. “Misalnya, pengadaan kapal, sudah memiliki payung hukum yang bisa dijadikan sebagai kaitan atau cantolan agar seluruh kegiatan yang dilakukan ini berdasarkan amanat undang-undang,” tegas Herman.

Sementara itu, menurut Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, seluruh Rakyat Indonesia menaruh harapan besar atas disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan, Perberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam. “Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para pelaku utamanya, yakni nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam,” ujarnya.

Edhy menjelaskan, UU tentang Perlindungan, Perberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha, memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari resiko bencana alam, perlindungan iklim, serta pencemaran dan memberikan jaminan dan keselamatan serta bantuan hukum.

“Diperlukan hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pelaku utama pemanfaat potensi sumber daya perikanan dan kelautan,” kata Edhy Prabowo.

Politisi Partai Gerindra ini, menerangkan bahwa substansi penting dalam strategi perlindungan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam adalah adanya jaminan risiko penangkapan ikan dan pembudidaya ikan atau usaha pergaraman dalam bentuk Asuransi Kecelakaan Kerja dan Jiwa.

Sedangkan substansi dalam strategi pemberdayaan adalah dilakukan dengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan, rumah tangga pembudi daya ikan dan rumah tangga petambak garam melalui pemberian pelatihan dan pemagangan, pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha perikanan atau usaha pergaraman.

“Komisi IV bersama Pemerintah melakukan pembahasan secara bersama-sama. Jumlah materi yang ada dalam UU tentang UU Perlindungan, Perberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah sebanyak 10 Bab dan 78 pasal. Adapun peraturan turunan dari UU ini diatur dalam satu Peraturan Pemerintah, satu Peraturan Presiden, dan tiga Peraturan Menteri,” paparnya. (*)

Ikuti informasi terkait RUU Perlindungan Nelayan >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *