DPR Sahkan UU Perubahan Iklim, Perusak Lingkungan Harus Ditindak Tegas

Kerusakan lingkungan akibat pertambangan (dok. greenpeace)
Kerusakan lingkungan akibat pertambangan (dok. greenpeace)

Jakarta, Villagerspost.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat ke-11 masa sidang 1 tahun 2016-2017, Rabu (19/10) telah menyetujui RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change menjadi Undang-Undang. Dalam pertimbangannya, DPR menegaskan, sebagai negara kepulauan yang memiliki berbagai sumber daya alam dan keanekaragaman yang tinggi, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terkena dampak negatif perubahan iklim.

Terkait pengesahan UU Perubahan Iklim ini, anggota Komisi IV DPR Sjachrani Mataja berharap pemerintah mampu bertindak tegas terhadap para perusak lingkungan, khususnya pada level korporasi. Dia mengatakan, pemerintah harus menegakkan peraturan dengan baik, termasuk memberi hukuman bagi perusahaan atau industri yang terbukti melakukan pencemaran atau polusi lingkungan.

Hal ini, kata dia, sangat penting mengingat salah satu poin yang diatur dalam perjanjian Paris adalah membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat celcius dari tingkat pre-industri. “Di negara kita kan sebenarnya sudah banyak aturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang berbagai hal termasuk dalam bidang perindustrian, yakni batas ambang pembuangan limbah yang bisa mencemari polusi lingkungan. Hal itulah yang diterapkan dengan tegas dan sebaik-baiknya. Jangan lagi ada kata tolerir bagi pencemaran lingkungan,” kata Sjachrani, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10).

Sikap tegas tersebut, menurutnya, menjadi salah satu konsekuensi dari diratifikasinya Perjanjian Paris atas konvensi kerja PBB mengenai perubahan iklim. Terjadinya perubahan iklim yang ekstrem, kata dia, telah membawa dampak berupa terjadinya bencana di beberapa negara seperti badai matthew di Amerika.

Hal semacam ini, lanjut politisi daru Partai Gerindra ini, harus pula diantisipasi oleh Indonesia. Indonesia, kata Sjachrani, harus bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mengatisipasi terjadinya bencana alam.  Bahkan bukan tidak mungkin perubahan iklim dan bencana alam juga akan mempengaruhi penghasilan nelayan dan petani Indonesia.

“Untungnya, DPR bersama pemerintah telah berhasil membuat undang-undang perlindungan nelayan dan undang-undang perlindungan petani lewat asuransi petani dan nelayan. Sehingga kerugian yang akan diderita nelayan dan petani ketika terjadi bencana dapat teratasi,” tambahnya.

Sjachrani mengaku, belum mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi petani dan juga nelayan jika kelak akan mengajukan klaim asuransi saat terjadi musibah atau bencana alam. Untuk itu pihaknya akan terus mendorong Kementerian terkait yang menjadi mitra kerjanya di Komisi IV untuk memberikan persyaratan yang dimaksud.

Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu dalam rapat pada Senin, (17/10) menyatakan seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangkan Perserikan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim untuk dibahas pada tingkat II. Potitisi Gerindra ini berharap dengan disetujuinya RUU tersebut dapat menjadi  aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melindungan lingkungan hidup, terutama untuk menghadapi perubahan iklim.

“Harapanya jika RUU ini telah disahkan menjadi UU dapat menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan dan mendukung perlindungan lingkungan hidup khususnya terkait dampak upaya mengatasi perubahan iklim,” tutur Gus Irawan.

Sebagaimana diketahui, Persetujuan Paris bersifat mengikat secara hukum dan diterapkan semua negara (legally binding and applicable to all). Prinsip utama kesepakatan ini adalah tanggung jawab bersama yang dibedakan dan berdasarkan kemampuan masing-masing dan memberikan tanggung jawab kepada negara maju untuk menyediakan dana, peningkatan kapasitas dan alih teknologi kepada negara berkembang.

Ikuti informasi terkait perubahan iklim >> di sini <<

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *