DPR Sayangkan PNBP Perikanan Rendah | Villagerspost.com

DPR Sayangkan PNBP Perikanan Rendah

Industri perikanan nasional (dok. setkab.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengatakan, Indonesia memiliki sumber daya maritim yang cukup besar. Sayangnya, sumbangsih sektor perikanan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum optimal.

“Kita belum melihat optimalisasi penerimaan negara bukan pajak melalui perikanan, ini luput dari perhatian kita. Karena kita menyaksikan begitu banyak sumber daya alam kita, tetapi sumbangsihnya ke APBN masih sangat minim,” ujar Hafisz, usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR di Bali, Senin (22/7).

Kunjungan kerja tersebut dilakukan DPR bersama Direktur PNBP Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Bali, NTB dan NTT Untung Basuki, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Yuliadi.

Dalam kesempatan itu Hafisz mengatakan, PNBP merupakan salah satu sektor yang menjanjikan untuk penerimaan negara, selain pajak. “Sehingga melalui PNBP diharapkan dapat menyelamatkan APBN dari defisit anggaran dan keseimbangan primer negatif,” kata politikus PAN tersebut.

Untuk itu, ia mendorong optimalisasi PNBP di berbagai sektor, termasuk perikanan. Menurutnya, selama 5 tahun terakhir kontribusi PNBP perikanan belum pernah mencapai target. Misalnya pada tahun 2018, PNBP sektor perikanan hanya mencapai Rp431,83 miliar dari target Rp600 miliar.

“Untuk sektor perikanan terbukukan Rp600 miliar, sementara menurut pakar sumber resources laut kita bisa mencapai Rp38 triliun, ini hanya sektor perikanan saja. Nah, maka ini yang harus kita kejar,” tegas Hafisz.

Pada kesempatan yang sama, Direktur PNBP Kemenkeu Wawan Sunarjo menyampaikan salah satu faktor kendala dalam pengelolaan PNBP sektor perikanan adalah Harga Patokan Ikan (HPI). Menurutnya, HPI yang berlaku saat ini masih sama dengan tahun 2012, atau belum pernah mengalami penyesuaian dengan perkembangan harga jual rata-rata yang berlaku di pasar domestik maupun internasional.

“Selain itu, perhitungan PNBP masih didasarkan pada Gross Tonage (GT) Kapal, alat-alat tangkap yang digunakan dan wilayah penangkapan ikan, sehingga PNBP yang diterima kemungkinan tidak optimal karena bukan dihasilkan dari volume riil ikan yang ditangkap,” paparnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *