DPR Sayangkan Standar Ganda Eropa Soal Sawit Indonesia

Jakarta, Villagerspost.com – DPR menyayangkan sikap standar ganda yang diambil Uni Eropa terkait diskriminasi atas produk sawit Indonesia. Ketua DPRBambang Soesatyo mengatakan, DPR mendukung langkah tegas Pemerintah dalam menghadapi sikap Uni Eropa yang bersifat diskriminatif terhadap produk kelapa sawit, termasuk dengan mempertimbangkan gugatan ke WTO dan kemungkinan penerapan kebijakan retaliasi terhadap produk-produk dari Uni Eropa.

Dia menilai, sikap Uni Eropa terkait sawit Indonesia sama sekali tidak mencerminkan layaknya mitra strategis dengan adanya keputusan yang mengadopsi Renewable Energy Directive II (RED II) dan aturan turunannya. Uni Eropa berupaya melakukan proteksi terselubung untuk melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah dari minyak kelapa sawit.

“Persahabatan dengan negara lain memang penting, tetapi kepentingan rakyat dan kepentingan nansional adalah di atas segala-galanya. DPR dan pemerintah harus bergandeng tangan membela kepentingan rakyat dalam setiap diplomasi internasional,” kata pria yang akrab disapa Bamsoet itu, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Bamsoet menilai Uni Eropa secara jelas telah mengabaikan upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di negara produsen minyak kelapa sawit. Concern Uni Eropa terhadap kelapa sawit bukan untuk pelestarian lingkungan, melainkan sebagai upaya proteksi terselubung melindungi produk minyak nabati mereka yang daya saing dan produktivitasnya jauh lebih rendah daripada minyak kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia, karena menyerap lebih dari 19,5 juta tenaga kerja, termasuk di dalamnya 2,6 juta small holders yang mempekerjakan 4,3 juta individual, penghasil devisa negara mencapai US$21,4 miliar pada 2018. Sawit juga menjadi sumber energi terbarukan (biodiesel) serta bagian dari upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas utama dari Sustainable Development Goals (SDGs).

Berkaitan dengan isu sawit, ia menerangkan, DPR melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) telah melakukan peran diplomasi dengan mengadakan serangkaian pertemuan dengan parlemen Uni Eropa. Dengan demikian diharapkan bisa mencari penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak.

“DPR juga mendesak Parlemen Eropa bisa secara komprehensif melihat dimensi keberlanjutan sebagaimana tertuang dalam Sustainable Development Goals 2030 dan tetap bijak serta adil dalam mengambil kebijakan yang akan berdampak pada hubungan baik kedua negara,” ujarnya.

Editor: M. Agung Riyadi