DPR Soroti Kasus Listrik Masuk Desa di Jember

Instalasi Listrik Masuk Desa (dok. bumn.go.id)
Instalasi Listrik Masuk Desa (dok. bumn.go.id)

 

Jakarta, Villagerspost.com – DPR mempertanyakan program listrik masuk desa yang dilaksanakan di Jember, Jawa Timur yang pelaksanaannya berlarut-larut dan tak kunjung selesai. Pihak dewan menduga, program ini menjadi berbelit karena ada oknum yang bermain baik dari lingkungan desa maupun dari kalangan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dari hasil pengecekan yang dilakukan anggota Komisi VII DPR di Jember pada Rabu (2/9) kemarin, terungkap ada beberapa masalah yang membuat program ini menjadi masalah. Salah satunya adalah soal pungutan yang membengkak berlipat-lipat.

Dalam program pengadaan listrik masuk desa untuk masyarakat kecil berdaya 450-900 watt ini, seharusnya biaya pokok yang dikenakan kepada warga hanya sebesar Rp450ribu-Rp850 ribu. Namun pada pelaksanaannya, pungutan itu membengkak hingga Rp4 juta rupiah. Masalah ini ditemukan para anggota dewan di Dusun Baban, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

“Inilah yang membuat kita prihatin kalau PLN ternyata tidak bisa mengatasi, padahal itu bagian tanggungjawabnya. Apalagi peraturan-peraturan pemasangan, misalnya mengenai tanggung jawab instalasi dibebankan pada siapa, ketentuan listrik subsidi harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang ternyata bisa dipermainkan oleh oknum-oknum,” ungkap ketua rombongan tim Kunjungan Spesifik Mohammad Suryo Alam seperti dikutip dpr.go.id, Jumat (4/9).

Menanggapi hal tersebut Direktur Keuangan PLN Nicke Widyawati mengutarakan, pihaknya telah mulai melakukan pendekatan langsung ke warga di pelosok. Upaya jemput bola ini memang baru dilakukan di beberapa wilayah saja.

Upaya ini dianggap salah satu upaya yang baik, bila juga diikuti sosialisasi yang jelas untuk semua kalangan masyarakat. DPR menyarankan agar PLN memberikan penerangan pada masyarakat tata cara penyambungan, besaran biayanya, persyaratan dan sebagainya yang apabila tidak dipahami warga akan dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mengeruk keuntungan.

“Petugas PLN harus inspeksi orang-orang yang hidup di desa, di pelosok mereka warga negara yang punya hak untuk memperoleh listrik juga. Dan sebenarnya mau bayar juga. Cuma ketidakmengertian mengenai prosedur inilah yang dipermainkan pihak lain untuk mengambil keuntungan. Kalau PLN berniat mau turun jemput bola ke pelosok ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Bisa meningkatkan keamanan juga untuk pendidikan bahkan kesehatan,” ujar Suryo yang merupakan anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur VIII..

Dalam kesempatan yang sama anggota DPR dari Fraksi Gerindra Bambang Hariyadi bertekad mengawal kasus ini. Dalam kesempatan itu, Bambang yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang ini mengatakan, permasalahan itu harus bisa diselesaikan dalam waktu satu bulan.

Bambang mengatakan, kasus inisudah sangat lama bergulir padahal listrik adalah kebutuhan yang mendasar. “Tiga puluh hari harus teraliri listrik, tidak boleh dipersulit. Bahkan PLN harus membuat patokan harga seminimal mungkin untuk rakyat jelata, karena mereka bukan obyek,” tandasnya. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *