DPR: Usut Tuntas Pengedar Beras Plastik

Jakarta, Villagerspost.com – Peredaran beras plastik yang ditemukan di wilayah Bekasi dinilai telah meresahkan masyarakat. Peredaran beras yang diduga berasal dari China itu terungkap belum lama ini di wilayah Bekasi. Beras plastik ini sangat meresahkan karena sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

Menanggapi kasus ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan pun meminta pemerintah untuk mengusut secara tegas dan tuntas terhadap pelaku pengedar beras plastik karena membahayakan kesehatan masyarakat. Kios di Bekasi, Jawa Barat tempat ditemukan beras plastik tersebut menjual beras plastik dengan harga Rp8.000 perliter.

Heri menegaskan pemerintah telah lalai dalam mengawasi perizinan kegiatan impor beras yang telah beredar dipasar-pasar tradisional. “Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Program Ketahanan Pangan yang menjadi salah satu visi Presiden Jokowi,” kata Heri seperti dikutip dpr.go.id, Kamis (21/5).

Peredaran beras plastik ini menjadi masalah yang cukup serius, karena mencakup kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. “Oleh karena itu, diperlukan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras plastik di Indonesia,” tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah jangan hanya “jago” lempar tanggung jawab. Masyarakat tidak butuh klaim Kementerian Perdagangan versus Kementerian Pertanian sebagai yang paling benar dan paling bertanggung jawab. “Selain tidak memberi solusi apa-apa, saling lempar tanggung jawab dan menyalahkan itu akan semakin meresahkan masyarakat,” tegas Heri.

Masyarakat butuh respons yang solutif dan koordinasi yang baik antara kementerian. Faktanya, masyarakat sedang terancam kesehatannya oleh peredaran beras plastik yang dapat menyebabkan kanker.

Harga beras yang saat ini terus naik dan tidak menentu, menurut dia akan menjadi pintu masuk produk berbahaya yang dijual murah. Buktinya, peredaran beras plastik semakin marak di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau. “Modusnya, beras tersebut dicampur dengan beras asli,” ungkap Heri.

Dia menegaskan, bahwa masih lemahnya peran Bulog dalam mengantisipasi penimbunan beras oleh tengkulak yang telah mendistorsi pasar beras juga menjadi salah satu alasan beredarnya beras plastik melalui kebijakan impor beras. Pemerintah wajib turun kepasar-pasar untuk mengecek langsung peredaran beras plastik.

“Selanjutnya, stop impor beras. Karena selain menyebabkan melonjaknya harga beras, hal ini juga dapat menambah kemungkinan membludaknya peredaran beras plastik di masyarakat,” tegas Heri.

Dia mengakui akan ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh peredaran beras plastik seperti ditutupnya toko pedagang beras yang menjual beras plastik, padahal sang pedagang mengaku tidak mengetahui tentang jenis beras yang dijualnya. Akibatnya, omset penjualan para pedagang beras pendapatannya akan menurun secara drastis.

“Disini dibutuhkan kepedulian pemerintah secara nyata, atas langkah dan kebijakan serta pengawasan yang sinergis antar instansi guna mengantisipasi rasa resah gelisah di masyarakat,” pungkas Heri. (*)