Eksekusi Putusan MA, Pemerintah Diminta Segera Tutup Tambang di Pulau Bangka

Kondisi Pulau Bangka yang tergerus pasca diberikannya izn pertambangan kepada PT MMP (dok. jatam)

Jakarta, Villagerspost.com – Koalisi masyarakat sipil mendesak agar pemerintah segera menutup tambang PT MMP di Pulau Bangka, Sulawesi Utara. Pihak koalisi yang terdiri dari Yayasan Suara Nurani Minahasa (YSNM), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan Kesatuan Nelayan Tradisional (KNTI) juga mendesak agar pemerintah segera memulihkan kondisi Pulau Bangka dari dampak petambangan tersebut.

“Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenko Maritim dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus segerakan upaya penyelesaian penutupan pertambangan PT MMP di Pulau Bangka,” kata Marthin Hadiwinata dari DPP KNTI dalam siaran pers yang diterima Villagerspost.com, Jumat (27/4).

Dia mengatakan, upaya penyelesaian tersebut dilakukan dengan tiga langkah utama. Pertama, pengosongan infrastruktur tambang dari pulau Bangka. Kedua, pemulihan lingkungan dan ekosistem yang dirusak dan ditambang oleh PT MMP.

“Ketiga, penyelesaian konflik sosial antara masyarakat dan mencarikan solusi terbaik bagi masalah jual beli tanah masyarakat yg telanjur diduga diiming-imingi dan dimanipulasi oleh perusahan tambang PT MMP selama ini, agar keadilan transisional terwujud bagi semua pihak,” tegas Marthin.

Merah Johansyah dari JATAM menambahkan, semua langkah itu, adalah tindak lanjut yang harus diambil oleh pemerintah pasca pencabutan IUP PT MMP sejak tahun 2017 lalu sebagai eksekusi dari putusan MA yang dimenangkan warga melalui gugatan, Sementara Bagi KPK mesti menyelidiki dugaan korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan tambang, pembebasan lahan yang manipulatif dan pembiaran kehadiran tambang selama ini di pulau Bangka,” ujarnya.

Johan menegaskan, tindakan ini memerlukan kesungguhan dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. “Upaya penyelesaian ini telah diusulkan dalam proses pertemuan antara perwakilan KPK, Kemen KP dan Pemrov yang meninjau langsung situasi terakhir area tambang PT MMP dan bertemu masyarakat yang terdampak tambang di Pulau Bangka,” tegas Johan.

Di sisi lain, kata Jull Takaliuang, dariYayasan Suara Nurani Minahasa, berdasarkan koordinasi yang dilakukan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulut seperti membiarkan konflik dan perusakan lingkungan yang terus terjadi di Pulau Bangka. Dia menambahlan, terlihat juga tidak ada kesungguhan dari Pemprov untuk menyelesaikan masalah Pulau Bangka.

“Konflik sosial antara masyarakat terjadi tanpa ada penyelesaian oleh pemerintah setempat baik Pemkab Minahasa Utara maupun Pemprov Sulut,” terang Jull.

Pembiaran ini terlihat dari adanya aksi pelemparan batu kepada wartawan dan perwakilan dari YNSM, Jatam dan KNTI untuk turut serta melihat kunjungan lapangan ke tambang PT MMP pada hari Kamis (26/4) tengah hari di perairan pulau Bangka, Sulawesi utara.

“Empat kapal yang diprediksi bermuatan lebih dari 60 orang termasuk Kepolisian (Polda), Gakkum KLHK, ESDM dan Pemprov Sulut nampak diam dan tak mengambil tindakan yg maksimal untuk mengamankan situasi dan selama ini terkesan membiarkan kasus Pulau Bangka berlarut-larut,” kata Jull menyayangkan.

“Pihak Pemprov, ESDM, Gakkum dan Polda mestinya malu atas kejadian ini bukan hanya diam berpangku tangan membiarkan. Kesungguhan mereka kami ragukan,” tambahnya.

Jull menekankan, PT MMP yang tak lagi berizin harus diberikan efek jera. “Penegakan hukum harus dilakukan karena perusahaan ini terus berusaha memaksakan kehadiran tambang bijih besi dari China dengan terus melanggar hukum, kami tunggu sikap pemerintah dan kembalikan kewibawaan negara diatas negara kesatuan RI ini,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *