Fadli Zon: Bencana Karhutla, Bencana Diplomasi Sawit

Bibit sawit bertumbuhan pada lahan bekas kebakaran hutan di Kalimantan Tengah (dok. greenpeace/Ardiles Rante)

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bencana bagi diplomasi sawit Indonesia. “Bencana Karhutla harus digunakan oleh Pemerintah untuk membersihkan industri perkebunan sawit nasional dari perusahaan perusak lingkungan. Menurut saya, cerita ini akan sedikit memulihkan citra buruk industri sawit kita di mata dunia,” kata Fadli dalam siaran persnya, Kamis (19/9).

Seperti diketahui, Indonesia saat ini tengah berjuang melakukan diplomasi dagang untuk meyakinkan Uni Eropa dan juga World Trade Organization (WTO) untuk mendukung produk sawit Indonesia. Namun, bencana karhutla justru menjadi etalase buruk bagi perjuangan diplomasi dagang tersebut. “Pemerintah seharusnya menggunakan bencana Karhutla sebagai alat untuk membersihkan industri perkebunan sawit nasional dari perusahaan-perusahaan perusak lingkungan,” tegasnya.

Fadli mengungkapkan, bagaimana mungkin Indonesia bisa merayu negara-negara Eropa untuk terus membuka pasarnya bagi produk sawit Indonesia, ketika pada saat bersamaan semua tuduhan mereka atas perkebunan sawit Indonesia yang merusak lingkungan dan melakukan deforestasi justru dikonfirmasi dengan bencana karhutla. Terlebih, sudah dibuktikan, 99 persen kasus karhutla terjadi akibat ulah manusia dan sudah terus menerus terjadi.

Fadli juga menyayangkan, pemerintah belum terbuka dalam melakukan audit industri sawit. Padahal, audit terbuka merupakan bagian dari kebijakan Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). “Seharusnya seluruh perusahaan sawit diperiksa oleh auditor independen yang bertugas memverifikasi apakah betul industri sawit kita tidak mendegradasi lingkungan atau melakukan ‘land cleansing’ dengan cara-cara yang merusak lingkungan,” jelas Fadli.

Produk sawit Indonesia yang diboikot oleh Uni Eropa terselip kepentingan dagang untuk melindungi produk mereka sendiri, yaitu ‘Sun Flower Oil’ dan ‘Rapeseed Oil’. Namun, tidak adanya keterbukaan dan keseriusan tindakan dari Pemerintah pada pelaku industri sawit yang nakal telah ikut mempersulit munculnya kepercayaan masyarakat Eropa.

Opini dunia internasional bagaimanapun tidak bisa diabaikan. Apalagi, selain ancaman boikot dari Uni Eropa, kini juga muncul kampanye global “Palm Oil Free” (Bebas Minyak Sawit) yang mengarah pada boikot total seluruh produk sawit. POF (Palm Oil Free) adalah kampanye negatif terhadap penggunaan produk sawit untuk berbagai industri, terutama ‘consumer product’.

Sejumlah LSM lingkungan, serta para aktivis di berbagai belahan dunia, merupakan motornya. “Mereka menekan sejumlah industri global untuk mencantumkan label POF di produk yang mereka hasilkan,” ujar Fadli.

Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, kini ada lebih dari 200 perusahaan multinasional dengan ribuan produk pangan dan non-pangan global yang telah mengadopsi label POF. Produk-produk itu mencakup biskuit, mi instan, coklat, margarin/mentega, sereal, es krim, makanan ringan, serta makanan beku dan kalengan.

Fadli menyatakan, kampanye tersebut tentu bisa merugikan Indonesia yang merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Apalagi, secara global 83 persen penggunaan minyak sawit memang untuk industri pangan.

“Sementara 17 persen sisanya untuk industri non-pangan, termasuk di dalamnya biodiesel. Sehingga, jika labelisasi POF ini kian meluas, maka Indonesia akan kian kesulitan memasarkan minyak sawitnya,” ungkap Fadli.

Belum lagi, awal tahun ini 28 negara Uni Eropa sepakat untuk memasukkan minyak sawit Indonesia sebagai kategori tidak berkelanjutan. Sehingga tidak akan digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Uni Eropa menyoroti masalah deforestasi akibat adanya budidaya sawit yang masif.

“Mulai 2030, Uni Eropa akan melarang total konsumsi sawit Indonesia. Artinya, sebelum itu mereka akan mulai mengurangi konsumsi sawit asal Indonesia,” tutur Fadli.

Dari sisi dagang, sambung Politisi Partai Gerindra ini, keputusan Uni Eropa tersebut tentu saja merugikan Indonesia. Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategi nasional, khususnya dalam kelompok non-migas. Meminjam hasil riset Perkumpulan Prakarsa, minyak sawit merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar Indonesia selama kurun 1989-2017.

“Saat ini produksi minyak sawit Indonesia mencapai 44 juta ton sampai dengan 46 juta ton per tahun, dengan luas lahan sekitar 14 juta hektare. BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) memperkirakan produksi sawit akan mencapai 51,7 juta ton pada 2025,” ungkap Fadli.

Ironisnya, lanjut Fadli, peningkatan produksi sawit tadi berbanding terbalik dengan pasar ekspor nasional yang tengah menghadapi ancaman boikot. Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), pada 2018 ekspor sawit Indonesia ke Eropa mencapai 4,7 juta ton.

“Dari jumlah itu, 60 persen diantaranya digunakan untuk bahan bakar nabati (biofuel). Jumlah ekspor ke Eropa itu mencapai 14 persen dari total ekpor sawit Indonesia secara keseluruhan. Bisa dibayangkan apa jadinya jika Uni Eropa sepenuhnya menghentikan impor sawit dari Indonesia?” tandas Fadli.

Karena itu, Fadli mendorong pemerintah agar memanfaatkan bencana karhutla 2019 sebagai momen untuk mereformasi industri perkebunan sawit di tanah air. Pemerintah harus memperbaiki tata kelola perkebunan sawit agar tidak menjadi penyebab kerusakan lingkungan dan deforestasi.

“Tindak tegas semua perusahaan sawit yang merusak lingkungan. Tanpa adanya perbaikan yang drastis, produk sawit kita akan semakin ditolak dunia,” pungkas Fadli.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *