Fadli Zon: Data Pertanian Tak Valid, Mahasiswa Harus Turun Tangan

Beras impor cadangan di gudang bulog (dok. jabarprov.go.id)

Jakarta, Villagerspost.com – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta para mahasiswa, khususnya jurusan agribisnis untuk ikut turun tangan membantu menangani masalah tidak validnya data pangan di Indonesia. Mahasiswa, kata Fadli, bisa membantu menemukan data yang tepat, karena selama ini data pertanian yang lemah dan kurang jelas, mengakibatkan tidak stabilnya konsumsi pangan di Indonesia.

“Salah satu persoalan pertanian yang penting adalah data, tapi datanya tidak jelas. Kalau kita lihat, data di pemerintah antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan itu berbeda. Data statistik berbeda, jadi tidak ada data yang reliable,” kata politikus Partai Gerindra itu, saat menerima Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11).

Tidak jelasnya data pertanian di Indonesia, juga mengakibatkan lonjakan impor pangan. Contohnya beras dan jagung. Tetapi ketika impor itu dilakukan, data menunjukkan bahwa Indonesia mengalami surplus pangan dan ekspor pangan.

“Karena datanya tidak jelas mengakibatkan lonjakan impor pangan, contohnya beras dan jagung. Tetapi di sisi lain, klaimnya kita surplus beras dan jagung, lalu ekspor pangan. Jadi tidak jelas yang benar. Seharusnya masalah ini sudah selesai dari dulu,” ujar Fadli.

Untuk itu, Fadli berpendapat data mengenai pertanian dan pangan harus tepat, karena akan sangat berdampak terhadap kelangsungan pangan di Indonesia, “Kalau diagnosanya salah, maka ke depannya juga akan salah. Untuk itu diagnosanya harus tepat, dan diagnosa itu sangat terkait dengan data,” tandas Fadli.

Sebelumnya, Fadli Zon juga mempersoalkan Kementan yang menyatakan perlu impor beras, padahal sebelumnya menyatakan produksi beras surplus. Dia menilai, data yang tidak akurat, akan mengakibatkan kebijakan yang dibuat tidak tepat. “Pemerintah seharusnya merasa dirugikan oleh silang sengkarut data tersebut, karena bisa dipastikan semua kebijakan pemerintah jadi tak efektif,” ujarnya.

Karena itu, kata Fadli, untuk memperbaiki data demi agenda kedaulatan pangan, pihaknya mengusulkan perlu diadakan kebijakan semacam pengampunan data, atau amnesti data yang mirip dengan kebijakan amnesti pajak. Karena penggunaan data berimplikasi hukum tertentu, sebab akan menjadi dasar kebijakan publik, maka kebijakan amnesti data perlu diatur.

“Semua manipulasi, rekayasa, dan ketidak-akuratan data yang ada selama ini kita revisi. Semuanya diputihkan. Selanjutnya, BPS harus diberi otoritas, kebebasan, dan perlindungan untuk mengumpulkan data yang benar dibantu berbagai lembaga dan kementerian,” tuturnya.

Fadli juga mengatakan, sejak tahun 2016 silam, ironisnya BPS tidak lagi mengeluarkan data pertanian. Karena itu, setelah BPS diberi otoritas mengumpulkan data yang benar, ke depannya, siapapun yang melakukan manipulasi data harus dihukum berat.

“Amnesti data ini merupakan kunci penting untuk memperbaiki kebijakan di sektor pangan dan pertanian, karena tanpa adanya amnesti data, maka kebijakan pangan nasional gampang sekali dimanipulasi,” pungkasnya.

Editor: M. Agung Riyadi

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *