Fadli Zon: Korporasi Sering Serobot Tanah Rakyat Atas Nama Pembangunan

Aktivis dan petani menuntut penuntasan konflik agraria (dok. jatam.org)

Jakarta, Villagerspost.com – Hak rakyat atas tanag saat ini terancam oleh ekspansi korporasi besar yang seringkali menyerobot tanah milik masyarakat dengan dalih pembangunan infrastruktur. Tanah masyarakat, bahkan yang sudah memiliki sertifikat hak milik, kerap dikorbankan untuk pembangunan infrastruktur jalan tanpa ganti rugi yang memadai.

“Kalau kita melihat banyak kasus pertanahan dari sejak tahun 1965, hak-hak masyarakat atas tanah, bahkan yang memiliki sertifikat, diserobot oleh korporasi atau kepentingan usaha besar. masyarakat seringkali dikorbankan. Nanti kami akan pelajari lebih jauh, apa yang bisa dilakukan dalam kasus ini,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat menerima delegasi masyarakat korban penyerobotan tanah di Kebayoran Lama, Jakarta, di ruang kerjanya, Senin (25/9).

Fadli mengatakan, kasus penyerobotan tanah masyarakat oleh korporasi seperti tak pernah habisnya. Ketika penegakan hukum lemah, para mafia tanah pun bermain. Tak jarang penegak hukum pun ikut bermain dalam sengketa tanah.

Terkait kasus penyerobotan tanah di Kebayoran Lama, Fadli juga segera menyerahkan masalah penyerobotan tanah masyarakat untuk membuka jalan tol ini ke Komisi II DPR yang kebetulan bermitra dengan Badan Pertanahan Nasiona (BPN). Dalam kasus ini, sebetulnya pengadilan juga sudah menetapkan agar masyarakat pemilik tanah ini diberikan ganti rugi.

Tapi, hingga kini belum diterima, sementar hak atas tanahnya sudah diambil alih. “Saya kira mafia tanah faktanya memang ada. Korporasi besar yang paling banyak membutuhkan tanah harus tetap proper pada masyarakat. Tidak bisa tanah masyarakat main ambil, tapi tidak diberikan konpensasi dan anti ganti rugi yang sepadan. Saya kira ini yang menimbulkan konflik di masyarakat dan tidak pernah tuntas,” ujar Fadli.

Konflik tanah, sambung Fadli, selalu muncul akibat penegakan hukum yang lemah dan banyak mafia tanah yang bermain mencari keuntungan. Bahkan, para pengacara yang sudah disewa untuk membela masyarakat malah ikut bekerja sama dengan pihak yang merampas hak tanah masyarakat.

Sebelumnya, di acara Hari Tani Nasional, Minggu (24/9) Fadli juga berbocara soal hak atas tanah untuk petani. Dalam kesempatan itu, Fadli Zon mendesak pemerintah untuk melakukan percepatan agenda reforma agraria. Percepatan agenda reforma agraria ini, menurutnya, merupakan jalan bagi peningkatan kesejahteraan petani dan menjadi resep ampuh untuk menurunkan angka ketimpangan di Indonesia yang masih tetap tinggi.

“Dalam catatan saya, meskipun pemerintahan saat ini telah menghidupkan kembali Kementerian Agraria, namun efeknya terhadap agenda reforma agraria belum signifikan,” ujarnya.

Fadli Zon juga mengingatkan pemerintah untuk tidak mencampuradukkan antara redistribusi tanah dengan legalisasi tanah. Padahal antara keduanya jelas berbeda.

“Lambatnya agenda reforma agraria ini merupakan salah satu sumber buruknya angka ketimpangan di Indonesia. Di tengah laju konversi lahan pertanian yang mencapai 100 ribu hektare per tahun, serta penguasaan lahan rumah tangga petani yang rata-rata hanya mencapai 0,39 hektare, lambatnya agenda reforma agraria ini telah membuat sektor pertanian dan rumah tangga petani kian tertekan. Tak heran, dalam sepuluh tahun terakhir jumlah rumah tangga petani kita berkurang hingga 5 juta,” tegasnya.

Menurut Fadli Zon, untuk mengatasi ketimpangan, reforma agraria harus dipercepat dengan tambahan fokus memberikan akses lahan kepada rumah tangga tani muda atau pemuda tani. Ini sekaligus merupakan usaha untuk merekayasa terjadinya regenerasi petani. Saat ini usia petani kita rata-rata di atas 45 tahun.

“Lebih dari sepertiga petani kita bahkan berusia di atas 54 tahun. Kita harus memberikan insentif kepada kaum muda untuk bertani, salah satunya melalui reforma agraria,” jelasnya lagi.

“Terkait program sertifikasi massal, terutama lahan pertanian, perlu diteruskan, apalagi baru 45 persen tanah kita yang bersertifikat. Namun, untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan, proyek sertifikasi mestinya didahulukan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Sehingga kepemilikan dan peruntukkannya terawasi oleh pemerintah daerah.”

Itu sebabnya, lanjut Fadli, kita harus mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun dan menetapkan luasan dan lokasi LP2B, atau lahan abadi pertanian, dan memasukannya dalam RTRW. Hal ini penting untuk menjaga ketersedian lahan pertanian, menahan alih fungsi lahan pertanian, serta menjamin petani agar bisa terus bertani. (*)

Facebook Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *